Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun Berdasarkan KUHP
Tahun 2026 · Penulis: Dwi Sekar Sari
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12018
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini mengkaji penempatan Pasal 40 KUHP Nasional terkait pertanggungjawaban pidana yang termasuk dalam paragraf 2 terkait alasan pemaaf yaitu menempatkan anak berusia kurang dari dua belas tahun sebagai alasan pemaaf, pasal tersebut menyebutkan anak belum dua belas tahun tidak bisa melakukan pertanggungjawaban pidana ketika ia melakukan perbuatan pidana. Maka pengimplementasiannya ketika terdapat anak usianya kurang dari dua belas tahun melakukan perbuatan pidana, harus melalui proses peradilan hingga putusan dijatuhkan, sehingga hal ini menarik untuk dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual, ditemukan bahwa penempatan anak di bawah dua belas tahun sebagai alasan pemaaf ini mengakibatkan pada keharusan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan karena alasan pemaaf merupakan kewenangan hakim. Konsekuensi ini bertentangan dengan SPPA yang menyebutkan anak usia kurang dua belas tahun tidak diproses secara peradilan dan anak usia ini akan mengalami pengembalian baik itu orang tua maupun wali atau pilihan lainnya adalah mengikutsertakannya dalam pembimbingan di lembaga pengelenggara kesejateraan sosial. Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 41 KUHP Nasional. Analisis terhadap doktrin hukum pidana dan SPPA menunjukan bahwa anak belum dua belas tahun sebagai alasan pemaaf ini kurang tepat, terlebih anak usia kurang dari dua belas juga bukan merupakan adresat hukum dan tidak dapat dibebani norma. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 saling bertentangan dan berpotensi mengakibatkan konflik norma.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,855
Tahun 2018 · Penulis: Abdul Wafi
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)
Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak yang melanggar hukum seharusnya lebih cermat dan penuh ketelitian dalam mempertimbangkan putusannya disertai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan terhadap pelaku
- Cosine 0,844
Tahun 2025 · Penulis: Ina Alitnoe
Analisis Pemidanaan pada Pencabulan Terhadap Anak Studi (Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN/Jap)
Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia, seseorang individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang sedang dalam kondisi hamil, dikategorikan sebagai anak. Dengan mempertimbangkan ketidakmatangan mereka secara fisik, psikis, dan sosial, anak-anak
- Cosine 0,832
Tahun 2025 · Penulis: Jangga Krisna Bayu Putra
Kualifikasi Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)
Tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, merupakan isu yang membutuhkan penerapan hukum secara tepat. Jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencabulan dan persetubuhan. Perlindungan terhadap kejahatan terseb