Kepastian Hukum Makna Tanah Belum Terdaftar Dalam Pelaksanaan Lelang
Tahun 2026 · Penulis: Desi Fadikta Sisworini
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12318
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini mengkaji problematika disharmoni norma antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang mensyaratkan surat keterangan tanah belum terdaftar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam lelang sukarela, dengan ketentuan UUPA dan PP 24/1997 yang tidak memberikan kewenangan kepada BPN untuk menerbitkan surat tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan berpotensi merugikan pemenang lelang. Rumusan masalah: (1) makna yuridis tanah terdaftar dan belum terdaftar; (2) implikasi hukum lelang terhadap tanah belum terdaftar dalam perspektif kepastian hukum; (3) formulasi pengaturan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer meliputi UUPA, PP 24/1997, PMK 122/2023, dan surat resmi BPN; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan tesis. Hasil penelitian: Pertama, tanah terdaftar adalah tanah yang telah bersertifikat dan memberikan kepastian hukum kuat, sedangkan tanah belum terdaftar hanya dikuasai berdasarkan bukti tradisional (girik, letter C) dan rentan sengketa, namun tetap dapat dilelang melalui prosedur tertentu dengan Risalah Lelang sebagai akta autentik. Kedua, lelang tanpa surat keterangan BPN menimbulkan kelemahan hukum bagi pemenang lelang meskipun ia tetap dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum. Ketiga, formulasi ideal memerlukan harmonisasi regulasi melalui Peraturan Bersama Kementerian Keuangan dan BPN, prosedur one-stop service digital, revisi PP 24/1997, serta perubahan PMK 122/2023 dengan verifikasi elektronik terintegrasi. Saran: agar pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi lintas sektor dengan membentuk Peraturan Bersama antara Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengintegrasikan prosedur pendaftaran tanah pertama kali ke dalam mekanisme lelang secara digital (one-stop service), merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 untuk mengganti persyaratan surat fisik dengan verifikasi elektronik terintegrasi serta memberikan dasar hukum yang sah bagi surat keterangan tanah belum terdaftar. Kepada pejabat lelang disarankan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui due diligence dan koordinasi intensif dengan kantor pertanahan, serta memberikan informasi risiko secara transparan kepada peserta lelang. Adapun masyarakat dan praktisi hukum disarankan untuk melakukan penelusuran mandiri riwayat tanah, meminta jaminan (warranty) atau memanfaatkan asuransi hak atas tanah (title insurance), serta memberikan pendampingan hukum guna melindungi pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,808
Tahun 2019 · Penulis: Sukma Edy Putri
Kekuatan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli
Perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu melalui jual beli. Pengertian jual beli dalam pengertian sehari hari dapat diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang secara sukarela. Jual beli yang dimaksu
- Cosine 0,799
Tahun 2024 · Penulis: Melyana Febriyanti
Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Pakai di Atas Tanah Persil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68/PK/TUN/2013)
Nilai tanah yang begitu penting seringkali membuat banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki serta menguasai tanah yang dibutuhkan untuk kehidupanya dan tentunya hal itu dapat menimbulkan resiko terjadinya suatu sengketa pertanahan di Indonesia. Terkait hal i
- Cosine 0,798
Tahun 2025 · Penulis: Trivieliani
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah di Bawah Tangan yang Sertipikatnya Masih Menjadi Agunan di Bank (Studi Kasus Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PN Byw)
Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang secara khusus untuk mengetahui dan memahami tiga permasalahan hukum utama. Pertama, untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli rumah di bawah tangan yang objeknya masih menjadi agunan di bank. Kedua, untuk meng