Penyidikan Koneksitas Pada Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK (Studi Putuan Mahakamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XII/2023)
Tahun 2026 · Penulis: Aldera Chetta Gama Marsyahputra
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12893
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini mengkaji kepastian hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk pembaruan norma kewenangan KPK serta akibat hukum putusan tersebut terhadap pelaksanaan penyidikan koneksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 berhasil menghilangkan kekaburan norma dengan menegaskan bahwa kewenangan KPK untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi koneksitas hanya berlaku sepanjang perkara tersebut sejak awal ditangani atau ditemukan oleh KPK. Pemaknaan tersebut memberikan parameter yang objektif dalam menentukan kewenangan, memperkuat kepastian hukum, serta mengurangi potensi konflik kewenangan antarpenegak hukum sebagaimana dikaji melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Namun demikian, efektivitas putusan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat disharmoni antara Undang-Undang KPK, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Peradilan Militer yang belum mengakomodasi secara eksplisit mekanisme penyidikan koneksitas oleh KPK. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan struktur kelembagaan guna menjamin implementasi kewenangan KPK secara efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi koneksitas
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,828
Tahun 2023 · Penulis: Basri Muhammad Ridwan Sangadji
Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Upaya Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Ditinjau dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010)
Latar belakang penelitian ini adalah karena praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan selain karena dilakukan secara sistematis, namun juga menggunakan cara-cara yang canggih dan meluas, akibatnya keuangan negara semakin terdampak. Oleh karen
- Cosine 0,825
Tahun 2019 · Penulis: Yusaq Djunarto,S.H
Kewenangan jaksa sebagai penyidik pada tindak pidana korupsidalan perspektif sistem peradilan pidana
Korupsi meruparak salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan suatu negara. Korupsi juga dapat membuat moral suatu bangsa rusak dan pembangunan-pembangunan negara menjadi terhambat. Berkembangnya tindak pidana korupsi me
- Cosine 0,818
Tahun 2018 · Penulis: Fernanda Tarigan
Analisis Yuridis Putusan Hakim Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan
Praperadilan disini merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanankan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu peng