Pembatasan Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Permukiman di Kabupaten Jember
Tahun 2026 · Penulis: Akmal Firmansyah
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13036
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kabupaten Jember yang berpotensi mengancam keberlanjutan lahan pangan. Permasalahan tersebut diperkuat oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam bentuk peraturan daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan implementasinya di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan alih fungsi lahan pertanian dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember serta mengkaji optimalisasi pencegahannya oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember telah mengatur perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan lahan tersebut sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, sehingga menyebabkan lemahnya kepastian hukum. Optimalisasi dilakukan melalui pengawasan tata ruang, pengendalian perizinan, koordinasi antar instansi, dan pembinaan masyarakat, tetapi masih terkendala aspek regulasi dan implementasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kekosongan pengaturan daerah serta formulasi optimalisasi perlindungan lahan pertanian melalui penguatan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,744
Tahun 2025 · Penulis: Mikail Alif Ferdiyan
Akibat Hukum atas Kekosongan Peraturan Pelaksanaan dalam Perda Penyelenggaraan Pasar Rakyat Lumajang
Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Atas Kekosongan Peraturan Pelaksana Dalam Perda Pasar Rakyat Lumajang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme jalannya pasar baik secara fisik maupun non - fisik seperti pemb
- Cosine 0,731
Tahun 2026 · Penulis: Maulana Bantaqiah
Problematika Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Kepentingan Umum
Diskursus mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk kepentingan umum tampaknya belum banyak memperoleh perhatian dalam kajian hukum. Padahal, pengaturan tersebut sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
- Cosine 0,728
Tahun 2024 · Penulis: Daviq Maulana
Alih Fungsi Tanah Pertanian Produktif Menjadi Permukiman
Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh pemerintah, badan hukum, ataupun perseorangan yang mengakibatkan penyusutan/pengurangan bidang tanah di sektor pertanian. Oleh karena itu penelitian ini menjadi topik penelitian yang menarik secara hukum. Karena