Kepastian Hukum Balik Nama Hak atas Tanah dalam Jual Beli di Bawah Tangan ketika Penjualnya Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No. 79/Pdt/2023/PN.Ptk)
Tahun 2026 · Penulis: Risa Malih Asi
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13244
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Tanah sebagai objek yang memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi menuntut kepastian hukum dalam setiap peralihan haknya. Dalam praktiknya, jual beli tanah masih kerap dilakukan secara di bawah tangan, sehingga pembeli tidak dapat menindaklanjutinya untuk proses balik nama. Persoalan semakin kompleks ketika penjual tidak diketahui keberadaannya, karena Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mensyaratkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai dasar pendaftaran peralihan hak, sementara pembuatan AJB harus dihadiri oleh penjual atau kuasa tertulisnya. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk menggambarkan permasalahan tersebut secara nyata: Penggugat telah menguasai tanah selama dua puluh satu tahun berdasarkan akta jual beli di bawah tangan, namun majelis hakim menolak gugatan balik nama dengan menilai jual beli di bawah tangan tidak memenuhi syarat administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan akta jual beli di bawah tangan sebagai dasar balik nama, kepastian hukum bagi pembeli dalam kondisi penjual tidak diketahui keberadaannya, serta ketepatan pertimbangan hakim dalam putusan dimaksud, melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta jual beli di bawah tangan tidak dapat langsung dijadikan dasar balik nama, namun dapat menjadi salah satu alat bukti dalam gugatan perdata untuk memperoleh putusan yang kemudian menjadi dasar balik nama oleh BPN. Meskipun memberikan peluang bagi pembeli untuk memperoleh kepastian hukum, mekanisme tersebut tetap bergantung pada kekuatan pembuktian dan penilaian hakim. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk dinilai belum tepat karena mengandung inkonsistensi antara pengakuan sahnya perjanjian dengan penolakan perintah balik nama, serta mengabaikan fakta penguasaan dua puluh satu tahun yang seharusnya menjadi dasar penerapan asas rechtsverwerking. Penelitian ini merekomendasikan dua hal: bagi masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan hukum yang lebih aktif mengenai pentingnya AJB sejak awal transaksi; bagi hakim, dalam memeriksa perkara balik nama hendaknya tidak hanya berpegang pada syarat formil, melainkan mempertimbangkan sumber hukum secara lebih komprehensif termasuk yurisprudensi yang relevan dengan fakta penguasaan tanah, disertai argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,835
Tahun 2026 · Penulis: NADILA ALVIANTI PUTRI
Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dagang BB Bakery (Studi Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga. Jkt.Pst.)
Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dagang BB Bakery (Studi Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga. Jkt.Pst.); Nadila Alvianti Putri, 190710101102;2026: 51 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pendaftaran merek dag
- Cosine 0,823
Tahun 2025 · Penulis: Trivieliani
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah di Bawah Tangan yang Sertipikatnya Masih Menjadi Agunan di Bank (Studi Kasus Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PN Byw)
Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang secara khusus untuk mengetahui dan memahami tiga permasalahan hukum utama. Pertama, untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli rumah di bawah tangan yang objeknya masih menjadi agunan di bank. Kedua, untuk meng
- Cosine 0,792
Tahun 2025 · Penulis: Elhissya
Pembatalan Pendaftaran Merek “Diamaru” Akibat Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
Saat ini paling banyak terjadi sengketa pelanggaran merek terkait itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. sengketa antara PT Ekadharma Internasional, Tbk (Merek Daimaru) dan Candra (Diamaru). Merek Daimaru merupakan merek yang terlebih dahulu didaftarkan di