Perlindungan Hak Konstitusional atas Privasi melalui Mekanisme Right to be Forgotten dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak
Tahun 2026 · Penulis: Baruch Lionel Belen
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13344
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Terjemahan mesin (opus-mt-en-id) · dipakai untuk pengindeksan
Perlindungan Hak Konstitusional atas Privasi melalui Mekanisme Right to be Forgotten dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak
Perkembangan cepat dari informasi dan teknologi komunikasi telah menciptakan lingkungan digital yang memfasilitasi penyebaran data pribadi yang cepat dan berkelanjutan, termasuk identitas korban anak kekerasan seksual, yang sering kali masih dapat diakses bahkan setelah proses pengadilan telah menyimpulkan, menciptakan risiko revictimisasi dan stigma sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional anak-anak untuk privasi melalui hak untuk dilupakan (RTBF) mekanisme di Indonesia dan merumuskan desain RTBF yang konsisten dengan prinsip kepastian hukum. Masalah utama yang dibahas adalah kesenjangan antara pengenalan normatif RTBF dan ketersediaan mekanisme operasional yang efektif dan dapat diberlakukan bagi para korban anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan statutori, konseptual, dan pendekatan yang relatif, menganalisis secara praskripsi melalui teori H.L.A. Hart, Lon L. Fuller, Robert Alexy, dan Roscoe Pound. Temuan menunjukkan bahwa RTBF diakui secara berlapis-lapis di seluruh Konstitusi 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Hukum Kekerasan Seksual, Hukum Informasi Elektronik dan Transaksi Hukum, dan Hukum Perlindungan Data Pribadi, namun tetap non-operasi karena empat kekurangan: ketiadaan peraturan implementing, duliisme litigasi / non-litigasi, kurangnya batas waktu yang mengikat, dan tidak adanya prosedur spesifik anak. Penelitian itu menyimpulkan bahwa kegagalan ini berasal dari defisit dalam aturan sekunder daripada tidak adanya norma, membutuhkan tiga tahap RTBF desain diperkuat oleh perbandingan selektif dengan Jerman, Prancis, dan Cina, disertai revisi Butir 26 Hukum ITE, pemurnian Peraturan Pemerintah 71/2019, dan kelanggengan Regulasi Pelayanan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,738
Tahun 2026 · Penulis: Ahmad Roihan Hadi Atmaja
Persetubuhan Konsensual Antara Pelaku Anak dengan Korban Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
Persetubuhan Konsensual Antara Pelaku Anak Dengan Korban Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak; Ahmad Roihan Hadi Atmaja; 210710101314; 2025; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember Fenomena persetubuhan yang melibatkan ana
- Cosine 0,722
Tahun 2026 · Penulis: Nadia Fitra Andiani
Kepastian Hukum Atas Hak untuk Perbaikan Data Pribadi (Right To Rectification) Dalam Sistem Hukum E-Commerce di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan e-commerce di Indonesia yang semakin bertumpu pada pemrosesan data pribadi pengguna pada setiap transaksi digital. Penggunaan data pribadi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila data yang tersimpan
- Cosine 0,719
Tahun 2026 · Penulis: Bella Monalisa Rotua BR Sitorus
Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Peradilan
Anak secara doktrinal diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati sejak dalam kandungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak a