Pembatalan Merek pada Kelas Barang Tidak Sejenis
Tahun 2024 · Penulis: Wahyudi Prasetyo
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14277
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Iktikad baik menjadi hal penting bagi suatu merek dikarenakan merek harus didaftarkan atas dasar iktikad baik. Permasalahannya masih sering terjadi iktikad tidak baik pada pendaftaran merek. Penelitian ini bertujuan mengetahui kriteria pembatalan merek pada kelas barang tidak sejenis menurut peraturan perundang-undangan, keterkaitan prinsip itikad baik dalam pembatalan merek pada kelas barang tidak sejenis, dan akibat hukum pembatalan merek pada kelas barang tidak sejenis. Tipe penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini kriteria pembatalan merek pada kelas barang tidak sejenis merujuk pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, itikad baik menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika pendaftaran merek. Apabila tidak diperhatikan, maka merek yang sudah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalan sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga, akibat hukum pembatalan merek pada kelas barang tidak sejenis diantaranya merek dicoret dari daftar umum sehingga merek yang dimilikinya bukan lagi merek terdaftar dan pihak yang mereknya dibatalkan tidak lagi diperbolehkan menggunakan merek tersebut. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan memperhatikan secara seksama pada saat pendaftaran merek. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan iktikad tidak baik dan hal-hal lain yang merugikan pemilik merek yang asli. Kata Kunci: Iktikad Baik, Merek, Pembatalan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,820
Tahun 2026 · Penulis: Gigih Reksa Yudha Firdaus
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024); Gigih Reksa Yudha Firdaus; 210710101213; 2025; Halaman 73; Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
- Cosine 0,819
Tahun 2026 · Penulis: Nafasya Dinda Permata
Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal: Kelemahan Pemeriksaan Substansif dan Penguatan Pengaturan Hukum di Indonesia
Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menjadikan merek sebagai instrumen penting dalam kegiatan perdagangan. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda barang atau jasa, tetapi juga sebagai identitas, reputasi, dan jaminan kualitas yang melek
- Cosine 0,812
Tahun 2024 · Penulis: Oksyaninda Putri Herdiyani
Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang
Pada era globalisasi saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telahmenjadi landasan penting dalam pembentukan dan pengembangan ekonomi global. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari sebuahidemaupun hasil karya seseorang. Tujuan dari adany