Pemberian Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Konsistensi Extraordinary Measures dan Implikasinya dalam Penyertaan
Tahun 2026 · Penulis: Bahrul Kafi Hidayat
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14849
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang terintegrasi dalam struktur kekuasaan dan birokrasi negara, sehingga mendorong penetapannya sebagai extraordinary crime yang pemberantasannya dilakukan melalui extraordinary measures. Di sisi lain, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal abolisi sebagai hak prerogatif Presiden untuk menghapus tuntutan pidana atas dasar kepentingan negara. Pemberian abolisi kepada pelaku korupsi, sebagaimana diilustrasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 sebagai satu satunya preseden yang ada, memunculkan persoalan normatif baru, terlebih karena tindak pidana tersebut dilakukan secara penyertaan sehingga berimplikasi pula terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi dengan pendekatan extraordinary measures, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku lain dalam penyertaan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang undangan, dan kasus, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian abolisi kepada pelaku korupsi tidak selaras dengan paradigma extraordinary measures dan hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kepentingan negara yang bobotnya setara dengan pemberantasan korupsi. Penelitian juga menemukan bahwa pemberian abolisi kepada salah satu pelaku dalam penyertaan korupsi mengganggu keutuhan konstruksi perbuatan, pembuktian, gradasi pertanggungjawaban, serta kesetaraan perlakuan di hadapan hukum, sehingga konsisten secara logika hukum semestinya diberikan pula kepada seluruh pelaku dalam perkara yang sama.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,802
Tahun 2026 · Penulis: Syafrina Arsiyunita
Rehabilitasi Presiden Terhadap Mantan Dirut ASDP : Tinjauan Kewenangan dan Konsekuensi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Pemberian rehabilitasi oleh Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menimbulkan persoalan yuridis ketika diterapkan dalam konteks perkara pidana, khususnya terhadap individu yang telah melalui proses peradilan dan diputus bersalah oleh pengadilan. Duali
- Cosine 0,776
Tahun 2025 · Penulis: Aga Wiranata
Karakteristik Tindakan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan yang Berimplikasi Delik Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang berimplikasi pada delik korupsi, di mana ketidakjelasan definisi dan karakteristik penyalahgunaan wewenang dalam UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegak
- Cosine 0,771
Tahun 2023 · Penulis: Basri Muhammad Ridwan Sangadji
Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Upaya Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Ditinjau dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010)
Latar belakang penelitian ini adalah karena praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan selain karena dilakukan secara sistematis, namun juga menggunakan cara-cara yang canggih dan meluas, akibatnya keuangan negara semakin terdampak. Oleh karen