Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Adjudikasi
Tahun 2023 · Penulis: Shabiq Israth
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14859
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penjatuhan putusan pidana bersyarat merupakan salah satu dari pelaksanaan atau dikenal dengan strafmodus pidana penjara di Indonesia. Adapun pelaksanaan pidana bersyarat adalah si terpidana tidak perlu menjalankan hukumannya dan diganti dengan masa percobaan dalam waktu dan atau dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan oleh hakim terhadapnya. Menariknya, pidana bersyarat memiliki irisan yang cukup jelas dengan restorative justice. Restorative Justice sebagai salah satu cara yang belakangan juga diadopsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, hingga di pengadilan. Meskipun menjadi alternatif, pelaksanaan restorative justice juga dapat terbilang sangat terbatas, karena hanya dapat diterapkan terhadap pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan dan perkara narkotika, padahal sebagai ultimum remedium, hukum pidana atau dalam hal ini pidana badan harus menjadi hal terakhir yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan mengenai penjatuhan pidana bersyarat yang dapat dikatakan sebagai alternatif dari restorative justice pada tahap pengadilan atau adjudikasi, karena terdapat kesamaan antara keduanya. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian doktrinal dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundangan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, kamus hukum, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pidana bersyarat memiliki karakteristik yaitu pertama, mengembalikan fungsi pidana badan, sebagai ultimum remedium, yang sedapat mungkin dihindari; kedua, membuka peluang agar terjadi penyatuan kembali di masyarakat; dan ketiga, menghindarkan pelaku dari stigma negatif. Karakteristik tersebut bersesuaian dengan restorative justice, yaitu pertama, menghindarkan pelaku dari hukuman pidana badan, dan lebih menekankan kepada kebutuhan korban; kedua, berusaha untuk menyatukan apa yang telah terpecah/terpisah; dan ketiga, menghindarkan pelaku dari stigma negatif.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,846
Tahun 2026 · Penulis: Fhenesa Aurora
Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 46/Pid.B/2021/Pn Manokwari)
Menghilangkan nyawa seseorang atau yang biasa disebut dengan pembunuhan, merupakan tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia. Sejak berada dalam kandungan hingga lahir keduania setiap individu telah memiliki hak dasar yang melekat, yaitu hak untuk hid
- Cosine 0,808
Tahun 2026 · Penulis: Farhan Fathu Rohman
Victim Precipitation Theory Dan Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
Latar belakang dalam skripsi ini membahas keterkaitan antara victim precipitation theory dan konsep noodweer dalam tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Hukum pidana Indonesia mengenal pembelaan diri sebagai alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 49 KUHP,
- Cosine 0,806
Tahun 2026 · Penulis: Arisandi, Sadira Ramadhani
Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pembunuhan anak kandung berusia 5 bulan 19 hari oleh ibu kandungnya sendiri (terdakwa berinisial S) sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl dengan dakwaan Pasal 338 KUHP. Penelitian terdahulu y