Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
Tahun 2026 · Penulis: Andjani Prasetya Dewi
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14980
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk keterlibatan pelaku dalam suatu rangkaian perbuatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, di mana Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kesesuaian pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan alternatif kedua dengan fakta persidangan serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan restitusi berdasarkan Pasal 48 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih belum sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa terbukti memiliki keterlibatan aktif dalam perekrutan korban, menghubungkan korban dengan pihak lain dalam jaringan penempatan pekerja migran ilegal, mengurus keberangkatan, membiayai proses pengiriman, serta memperoleh keuntungan dari pengiriman korban ke luar negeri. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya peran aktif dalam rangkaian tindak pidana perdagangan orang sehingga penerapan Pasal 4 jo. Pasal 11 mengenai pemufakatan jahat dinilai lebih mencerminkan bentuk keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selanjutnya, penjatuhan restitusi sebesar Rp39.000.000,00 kepada korban pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun, penetapan pidana kurungan pengganti selama satu bulan apabila restitusi tidak dibayarkan berpotensi mengurangi efektivitas pemenuhan hak korban karena tidak secara optimal menjamin terlaksananya pembayaran restitusi. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan hakim dalam menilai bentuk keterlibatan terdakwa serta optimalisasi mekanisme pelaksanaan restitusi guna mewujudkan perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana perdagangan orang.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,882
Tahun 2024 · Penulis: Chintya Dwi Lestari
Pertimbangan Hakim pada Kasus Human Trafficking bagi Pekerja Migran di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)
Kasus Tindak Pidana Perdaganga Orang (TPPO) pada saat ini masih sering terjadi, berdasarkan data SIMFONI PPA bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 1.581 korban TPPO dan sebanyak 98% korban TPPO terjadi kepada pekerja migran. Hal ini dapat dilihat pada kas
- Cosine 0,879
Tahun 2025 · Penulis: Ning Andini
Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.B/2023/PN Ffk)
Putusan pengadilan dalam perkara pidana dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas (vijspraak), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum,tergantung pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Putusan bebas terjadi ketika hakim menilai bahwa unsur
- Cosine 0,868
Tahun 2025 · Penulis: Mohammad Aldho Satrio
Pasal Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas
sebagai negara hukum memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Hukum berfungsi untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Keberadaan hukum didasarkan pada tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan adala