Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Oleh Pemerintah Desa Di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2018 · Penulis: Estu Tri Anggita
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15168
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) oleh pemerintah Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun anggaran 2016. Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang alokasi dana desa dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang keuangan desa, Alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD yang diterima oleh pihak pemerintah desa Tamanagung pada tahun 2016 sebesar Rp. 500.495.000. Dana yang diperoleh oleh Desa Tamanagung digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan penggunaan alokasi dana desa (ADD) sangat diperlukan Akuntabilitas dalam hal pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Untuk menciptakan akuntabilitas sangat diperlukan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan dan masyarakat desa. Adapun pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dimulai dari berbagai tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dari 4 Tahapan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dilihat akuntabilitas dari segi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Selain itu ditijau melalui 4 dimensi akuntabilitas yaitu akutabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas program. Adapun permasalahan yang ada di Desa Tamanagung dalam hal pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yaitu adanya perbedaan besaran ADD pada tahun 2016, tidak dialokasikannya kegiatan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016, dalam (RKPDesa) dana bantuan alokasi dana desa (ADD) hanya dianggarkan untuk penyelengaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan saja, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tamanagung dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak dalam konteks substansi memberdayakan ekonomi. Dari permasalahan tersebut menjadi menarik untuk diteliti terkait akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa di desa Tmanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini juga menggunakan data primer maupun sekunder. Untuk menentukan informan pada proses wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang akan diwawancarai terkait bagaimana akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa. Dari data yang yang diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan analisis data untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Tamanagung, da;am pengelolaan ADD terdapat 4 Tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dari 4 tahapan pengelolaan tersebut dilihat akuntabilitas dari segi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Selain itu peneliti meninjau dari 4 dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas program. Dalam akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa di Desa Tamanagung sudah dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari segi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal serta 4 dimensi akuntabilitas pemerintah desa Tamanagung telah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD pada setiap tahapan namun harus tetap diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan agar dalam menyusun pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) tidak mengalami kesalahan dalam penyusunannya.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,878
Tahun 2024 · Penulis: Abdurrahman Wahid
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Desa Tembokrejo merupakan desa yang memiliki jumlah anggaran alokasi dana desa dari pemerintah
- Cosine 0,862
Tahun 2025 · Penulis: Siska Ayu Wandari
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung
Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengelola keuangan, dan urusan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan otonomi tersebut diberikan pada tingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Provinsi. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu ke
- Cosine 0,840
Tahun 2025 · Penulis: Farida Yuliatin
Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bareng Kabupaten Banyuwangi
Dana Desa adalah kebijakan anggaran dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan dan kemandirian desa. Harapannya, dana ini dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam pela