Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Haatzaai Artikelen) melalui Instagram (Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)
Tahun 2026 · Penulis: Dimas Maulana Aditya
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15726
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perkembangan pada era modern seperti saat ini membuat teknologi informasi dan media elektronik semakin berkembang dan mempengaruhi nyaris seluruh aspek kehidupan, salah satunya ialah aspek kejahatan, seperti halnya kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps. Dalam putusan tersebut terdakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui postingan di akun instagram pribadinya terhadap Ikatan Dokter Indonesia yang menjadi ramai dan diketahui umum. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat dua rumusan masalah yakni: Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa?, dan Apakah penjatuhan sanksi terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu dalam penelitian, kemudian dianalisis serta diuraikan dalam bentuk penjelasan yang mendefinisikan pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa dalam pemenuhan unsur pasal “dengan sengaja dan tanpa hak”. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 d KUHAP karena keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Juga alat bukti yang diatur dalam UU ITE mengacu pada KUHAP dan alat bukti elektronik yang berdiri sendiri. Hakim juga tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai bentuk kesengajaan yang melekat pada perbuatan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian ini perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai kepastian. IDI yang dikategorikan ke dalam makna “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE sudah sesuai dengan Putusan MK No 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna “antargolongan”. Namun terdapat ketidaksesuaian penjatuhan sanksi dengan perbuatan terdakwa, karena tidak terbuktinya akibat yang menimbulkan risiko nyata berupa permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, dimana akibat tersebut harus dibuktikan berdasarkan Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. Meskipun terdapat unsur penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik IDI, ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga tidak dapat diterapkan karena korban sebagai pelapor harus individu, bukan instansi, korporasi, maupun profesi jabatan. Saran yang penulis berikan dalam skripsi ini yakni Pertama, Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah termasuk keterangan terdakwa dalam tindak pidana yang berkaitan dengan UU ITE untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi pidana yang dibebankan kepada terdakwa benar-benar selaras dengan tingkat kesalahannya. Kedua, Hakim dalam menerapkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE seharusnya memberi batasan dengan harus dibuktikannya akibat menimbulkan risiko nyata terjadinya permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi. Penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga harus dibatasi bahwa korban pencemaran nama baik harus individu, bukan instansi, korporasi, maupun profesi, supaya tidak mengancam kebebasan berekspresi dan tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,892
Tahun 2025 · Penulis: Annisa Pratiwi Ramadhani
Dakwaan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl)
Perempuan sering dianggap lemah dan mudah dikendalikan oleh laki-laki. Salah satu tindak pidana yang sering dialami oleh perempuan adalah tindak pidana menyebarluaskan pornografi di media sosial. Korban dari penyebaran video porno seringkali menghadapi berbaga
- Cosine 0,887
Tahun 2019 · Penulis: Dimitri Krisdhanara
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki)
Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA . Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU
- Cosine 0,865
Tahun 2025 · Penulis: Muhammad Bintang Nirwana
Analisis Pasal Dakwaan dan Amar Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pornografi
Tindak Pidana di Indonesia yang kini kian berkembang seiring berkembangnya zaman telah memiliki banyak macam terutama dalam tindak pidana cybercrime. Salah satu bentuk pidana cybercrime ini adalah tindak pidana Pornografi. Penyebab dari adanya tindak pidana po