Kepastian Hukum Kedudukan Kreditur Akibat Pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Pengadilan
Tahun 2026 · Penulis: Danang Fajar Dwi Sujatmiko
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15981
Skripsi kelompok: digabung dari 3 unggahan dengan isi yang sama.
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen dan kekuatan eksekutorial kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang. Namun, pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan oleh pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan dan perlindungan kreditur, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan eksekusi. Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Smg, Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Pal, dan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan terhadap kedudukan kreditur, bentuk perlindungan hukum, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan mengakibatkan kreditur kehilangan kedudukan preferen dan kekuatan titel eksekutorial, tetapi tidak menghapus hubungan utang-piutang berdasarkan perjanjian kredit. Pembatalan sebelum eksekusi mengakibatkan hilangnya hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan, sedangkan pembatalan setelah eksekusi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan hasil lelang dan kedudukan para pihak. Perlindungan hukum eksternal tetap tersedia melalui ketentuan KUHPerdata dan mekanisme peradilan. Upaya penyelesaian dapat ditempuh melalui restrukturisasi kredit, pembebanan Hak Tanggungan baru atas objek pengganti, serta gugatan wanprestasi disertai sita jaminan. Penelitian ini menemukan kekosongan pengaturan dalam UUHT mengenai akibat hukum pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan terhadap kedudukan kreditur sebelum dan setelah eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan UUHT, penguatan pemeriksaan hukum terhadap objek jaminan oleh lembaga perbankan, serta optimalisasi upaya hukum oleh kreditur guna menjamin kepastian hukum.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,864
Tahun 2026 · Penulis: Ariska Zakiyatul Bariroh
Tanggungjawab Kreditur terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Hak Tanggungan sebagai Penyelesaian Kredit Macet
Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme parate executie sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui pele
- Cosine 0,863
Tahun 2026 · Penulis: Yesa Masayu
Keabsahan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/Puu-XVII/2019 (Studi Kasus Pada PT Adira Finance Cabang Gorontalo)
Keabsahan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus pada PT Adira Finance Cabang Gorontalo); Yesa Masayu, 220710101026; 2026; 77 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Perkembangan kegiata
- Cosine 0,849
Tahun 2025 · Penulis: Anindya Dewangsya Aryamurti
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
Indonesia sebagai negara hukum menegakkan keadilan melalui sistem hukum yang terstruktur, di mana hukum memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang berdasarkan perjanjian antara bank dan peminjam, yang mengharu