Formulasi Surat Dakwaan dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr)
Tahun 2025 · Penulis: Sinta Nuriyah Muwahhidah
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan Agung. Kemudian hakim dalam pertimbangannya juga harus dilakukan secara menyeluruh, guna menjamin keadilan dan mencegah kesalahan dalam penerapan hukum. Pada putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr, hakim menyatakan bahwa Terdakwa YA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sehingga berdasarkan putusan tersebut maka penelitian ini mengangkat dua isu hukum: Apakah formulasi penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan Agung? dan Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan terbuktinya unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP terhadap perbuatan kesatu dan kedua Terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian formulasi penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan Agung Tahun 1985 dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terbuktinya unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP terhadap perbuatan kesatu dan kedua Terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan. Penelitian hukum doktrinal digunakan untuk memeriksa dan mengetahui konsep penyusunan surat dakwaan serta penerapan perbarengan tindak pidana. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama, formulasi penyusunan surat dakwaan dengan bentuk alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tidak memenuhi uraian jelas dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan Agung karena menggabungkan uraian pasal yang saling mengecualikan, sehingga mengakibatkan putusan menjadi multitafsir karena sulit menentukan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana penipuan secara berlanjut atau tindak pidana penipuan beberapa kali serta beresiko tinggi terhadap pembuktian. Formulasi dakwaan yang relevan dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menyatakan terbuktinya unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP terhadap perbuatan kesatu dan kedua Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti tidak mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan adanya satu keputusan kehendak melainkan niat tiap berbuat sesuatu, sehingga perbuatan Terdakwa yang dinyatakan sebagai tinda pidana penipuan secara berlanjut tidak relevan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,949
Tahun 2026 · Penulis: Defyani Shafa Armanto
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jap)
Sistem peradilan pidana memiliki komponen yang paling menentukan jalannya suatu perkara yakni surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jap yang akan dikaji, terdap
- Cosine 0,936
Tahun 2024 · Penulis: Ivan Caesar Ramadhan
Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor : 1474/Pid.B/2019/PN.Dps)
Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini menyangkut hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, setiap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembu
- Cosine 0,935
Tahun 2025 · Penulis: Mohammad Aldho Satrio
Pasal Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas
sebagai negara hukum memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Hukum berfungsi untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Keberadaan hukum didasarkan pada tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan adala