Status Hukum Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan di Tinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam
Tahun 2018 · Penulis: Eudia Marsintaulina Sihite
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16362
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Sisi positif dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah untuk menghindari terjadinya zina atau mudharat. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki sisi negatif. Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan di anggap sebagai anak yang tidak sah. Hal tersebut membuat anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu saja, namun tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Selain itu juga akta kelahiran yang didapat anak adalah akta anak luar kawin yang didalam akta tersebut hanya terdapat nama ibu saja. Hal tersebut tentunya memiliki dampak psikologis bagi pertumbuhan anak yang bersangkutan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang masih banyak diminati dan dilangsungkan di Indonesia ini di balik sisi negatif dan positif yang ada. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia ? (2) Bagaimana status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatian ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,875
Tahun 2018 · Penulis: Azdimi Fitrotul Romadloni
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui Terhadap Harta Waris Bapak Biologis
Dewasa ini, perkawinan yang tidak dicatat lazimnya disebut perkawinan sirri. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanny
- Cosine 0,815
Tahun 2018 · Penulis: Enda Retno Wulansari
Keabsahan Wali Nikah oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan dengan Ibu Kandung Berdasar Hukum Islam
Satu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu masalah krusial dalam perkawinan yaitu, adanya "wali nikah" bagi calon mempelai perempuan. Keberadaan dan peran wali nikah sangat menentukan s
- Cosine 0,802
Tahun 2017 · Penulis: Fikriyah Nurdiana Zulva
Pembatalan Perkawinan Karena Dilaksanakan Oleh Wali yang tidak Berhak (Analisis Terhadap Putusan No.1322/pdt.g/2012/pa.plg)
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak. Kasus tersebut bermula dengan adanya pernikahan antara Muhamad Riza Vahlevi bin M. Ridwan (Termohon I) dan Fitri binti Ab