Keterlibatan Republik Rakyat China dalam Diplomasi Regional: Studi Kasus Normalisasi Hubungan Arab Saudi dan Iran
Tahun 2024 · Penulis: Thaariq Alfaridzi
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran telah lama diwarnai oleh gejolak yang cenderung terlihat sebagai persaingan dan konflik. Ketegangan mencapai puncaknya dengan eksekusi Nimr Al-Nimr, seorang aktivis Syiah, yang memicu pembakaran terhadap kedutaan Arab Saudi di Iran dan memutus hubungan diplomatik kedua negara. Konflik ini berakar pada perbedaan sektarianisme antara Islam Sunni dan Syiah yang menyebabkan polarisasi regional dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, serta berdampak pada stabilitas ekonomi global terkait pasokan minyak. Meskipun upaya diplomatik negara-negara lain gagal, Republik Rakyat China (RRC) berhasil menjadi mediator dalam normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023. Penelitian ini menyoroti keputusan RRC untuk terlibat sebagai mediator dalam proses normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran yang menimbulkan pertanyaan. Dalam geopolitik kawasan Timur Tengah, status RRC masih tergolong pemain baru apabila dibandingkan dengan aktor eksternal lainnya. Selain itu, RRC juga tidak memiliki sejarah yang cukup panjang terkait keterlibatan diplomatik Timur Tengah, terlebih dalam konteks konflik sektarian yang menjadi akar perseteruan antara Arab Saudi dan Iran. Hal ini memunculkan gap penelitian yaitu tentang mengapa RRC yang sebelumnya lebih dikenal sebagai mitra dagang kawasan daripada pemain diplomatik di Timur Tengah, memilih untuk terlibat sebagai mediator dalam memediasi konflik kompleks antara Arab Saudi dan Iran. Penelitian ini menggunakan kacamata Realisme Neoklasuk dengan tiga elemen utama yakni sistem internasional, politik domestik, serta persepsi dan preferensi pemimpin politik sebagai kerangka teori untuk menganalisis pertimbangan atas keputusan RRC untuk terlibat dalam upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Pada pembahasannya, penelitian ini menjelaskan bagaimana Realisme Neoklasik dapat diaplikasikan sehingga relevan terhadap konteks rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendukung posisi RRC untuk terlibat sebagai mediator. Pertama, melemahnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan yang disusul dengan menguatnya hubungan ekonomi strategis antara RRC dengan negara-negara di kawasan. Kedua, pengaruh sentralisasi kekuasaan dalam ideologi komunisme terhadap stabilitas politik dan sosial di RRC yang didukung oleh penerapan sistem ekonomi sosialisme dengan karakteristik RRC. Ketiga, persepsi dan preferensi pemimpin politik RRC yang positif terhadap upaya normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran. Faktor-faktor ini dinilai sangat berpengaruh baik dalam membangun posisi RRC yang strategis dalam keterlibatannya sebagai mediator.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,761
Tahun 2025 · Penulis: Amelia Salsabila Latiff
Pembukaan Kembali Hubungan Diplomatik Arab Saudi dengan Iran pada Tahun 2023
Penelitian ini mengkaji keputusan Arab Saudi untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2023 sebagai bentuk respons strategis terhadap dinamika regional yang kompleks. Selama lebih dari satu dekade, hubungan kedua negara diwarnai oleh ket
- Cosine 0,761
Tahun 2026 · Penulis: Efida Juliana Sardi Lubis
Kepentingan Houthi Sebagai Non-State Actor dalam Penyerangan di Laut Merah Pada Tahun 2023
Gerakan Houthi adalah aktor bersenjata non-negara yang telah memainkan peran penting dalam konflik dan keamanan dinamika di Timur Tengah. Pada tahun 2023, gerakan Houthi melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang sedang melintasi Laut Merah sebagai bentuk
- Cosine 0,753
Tahun 1997 · Penulis: Dwi Prasetio Budi
Pengaruh Syi'ah Imamiyah Terhadap Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ajaran Syi’ah Imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran. Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 membawa perubahan mendasar dalam sistem politik negara tersebut, dari monarki menjad