Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Berlabel
Tahun 2024 · Penulis: Togar Parningotan Ritonga
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kejahatan Korporasi di Indonesia cukup tinggi dan bepengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya di bidang pertanian. Namun hal seperti korporasi melakukan tindak pidana seperti pengedaran pupuk yang tidak berlabel sangat sulit dibultikan. Untuk mengatasi pengedaran pupuk yang dilakukan korporasi, diperlukan adanya tindak sanksi pidana yang harus diterapkan agar menmbulkan efek jera. Skipsi ini menganalisis tentang Putusan Nomor 232/Pid.sus/2022/PN.Jmr dimana dalam kasus tersebut terdapat Nur kholis Bin H Yasin selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Agro Unggul Jaya Makmur sebagai terdakwa kasus pengedaran pupuk yang tidak berlabel. Dari kasus tersebut Penulis mengangkat permasalahan yaitu pertama, Apakah tepat pertanggung jawaban pidana korporasi dibebankan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 232/Pid.sus/2022/PN.Jmr. Kedua, Apakah Penerapan pidana denda sudah sesuai dengan UU no 22 Tahun 2019. Penulis menggunakan penelitian hokum (Legal Research) untuk memeriksa kesesuaian antara hokum dan prinsip hokum serta mengevaluasi tindakan yang sesuai dengan aturan pertanggungjawaban korporasi. Bahan hokum yang digunakan mencakup bahan hokum primer, sekunder, dan non hokum. Dari permasalahan yang penulis angkat terdapat hasil yaitu pertama, dalam putusan 232/Pid.sus/2022/PN.Jmr menyatakan bahwa hanya terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak berlabel. Akan tetapi, Dalam Pasal 4 Ayat (1) Perma Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Jadi korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Kedua, Korporasi juga dapat dipidana denda menurut UU No 22 Tahun 2019 yng mengatur tentang pidana denda yaitu Pada pasal 109 sampai 127. Dinyatakan dalam Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125 dilakukan oleh korporasi, selain pengurus yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 109 sampai 125, Korporasi juga dijatuhi hukuman pidana dengan denda maksimum ditambah 1/3 (Sepertiga). Saran yang dapat penulis berikan adalah Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan bahwa hukuman pidana tidak hanya dibebankan pada pengurus korporasi atau direktur utama akan tetapi juga melihat korporasi sebagai subjek hokum pidana yang juga dpat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan untuk pidana denda juga harus tetap ada agar timbul efek jera.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,851
Tahun 2025 · Penulis: Isnaini Wieldatus Senya
Penjatuhan Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Mati dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Gns)
Kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, kecelakaan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya faktor manusia, faktor cuaca dan lingkungan, faktor kendaraan dan faktor jalan. Dari keempa
- Cosine 0,848
Tahun 2026 · Penulis: Chantika Yulianaputri
Analisis Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 23/pid.sus-Tpk/2023/PN Mnd)
Dalam proses pembuktian, yakni menilai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang bersesuai sangat penting untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Mewujudkan kebenaran materiil yang merupakan tujuan hukum pidana
- Cosine 0,839
Tahun 2026 · Penulis: I Gede Dodick Erdaputra
Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Turut Serta Mengangkut Barang Berbahaya dalam Pelayaran yang mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Byw)
Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Byw telah terjadi pelanggaran pidono yang dimana terdakwa dalam putusan yang merupakan kepala cabang dari CV Surakarta telah melakukan pelanggaran hukum berupa “turut serta melakukan perbuatan meng