Pertanggung jawaban Pidana Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Putusan Nomor: 291/Pid.B/2024/Pn Jmr)
Tahun 2025 · Penulis: Adi Saputra
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan dalih pembelaan terpaksa (Noodweer), sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2024/PN Jmr. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada dua isu hukum, yaitu: (1) apakah tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan (2) apakah Terdakwa terbukti mengalami gangguan jiwa yang dapat dijadikan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana berdasarkan sistem pembuktian dalam KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai basis argumentasi hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Jember. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa, yang memukul Korban dalam rangka melindungi ayahnya dari ancaman serangan menggunakan gagang cangkul, secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur adanya serangan maupun ancaman serangan seketika itu, serangan bersifat melawan hukum, dan pembelaan hanya boleh dilakukan untuk melindungi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pembelaan harus dilakukan secara terpaksa yang dalam penerapannya diharuskan memenuhi 2 (dua) prinsip utama dalam pembelaan terpaksa, yakni prinsip subsidaritas dan prinsip proporsionalitas. Adapun terkait keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang yang dihadirkan, yakni dokter umum dan perawat PUSKESMAS Sabrang memang tidak dapat diyakini oleh Hakim dikarenakan keduanya bukan seorang ahli ataupun dokter spesialis kejiwaan meskipun memiliki kewenangan dan berkompeten dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian diatas adalah perbuatan Terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP dan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai orang dengan gangguan jiwa berdasarkan sistem pembuktian yang terdapat dalam KUHAP.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,909
Tahun 2025 · Penulis: Dewi Sartikasari
Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul)
Salah satu kasus menarik terkait penerapan alasan pembenar pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tindak pidana penganiayaan adalah Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, dimana terdakwa S.T didakwa menganiaya korban S dalam insiden di Pasar Desa Lakea I, Buol, Sula
- Cosine 0,888
Tahun 2025 · Penulis: Camelina Desinta Yulia Agung
Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Korban Penyandang Disabilitas (Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/Pn. Bla)
Tindak pidana persetubuhan pada korban disabilitas adalah kejahatan yang sangat serius. Persetubuhan yang dilakukan terhadap korban disabilitas dan pelaku dalam hal ini merupakan ayah kandung korban dalam hal pembuktian sulit untuk mengetahui apa yang sebenarn
- Cosine 0,885
Tahun 2025 · Penulis: Nadhif Nur Rahmansyah
Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah.)
Hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana dalam KUHP, yang meskipun tidak secara tegas mendefinisikan istilah "tindak pidana," namun dapat dipahami sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dan dapat dikenai sanksi