Pandangan Politik Mohammad Hatta Tentang Konsep Demokrasi Kerakyatan dan Kebangsaan Tahun 1945-1956
Tahun 2024 · Penulis: Rayi Pramesti Utami
Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Konsepsi yang sudah dirancang oleh Hatta yaitu sistem demokrasi kerakyatan merupakan suatu jalan demi merubah kondisi dari yang tidak baik ke kondisi masyarakat Indonesia lebih baik. Hatta tidak secara bulat-bulat menelan demokrasi yang bertumpu pada Barat yang dalam praktiknya untuk kepentingan kepentingan foedal. Walaupun jika melihat sejarah masa lampau ketika zaman kerajaan, ia tetap menolak demokrasi yang hanya menjalar pada kepentingan kepentingan yang menindas golongan yang lain. Inilah yang kemudian harus dimaknai, sungguhpun pada masa lalu yang demikian demokrasi setelah reformasi masih belum tercermin demokrasi yang sebenar-benarnya. Di masa lalu Hatta sudah memberikan ramburambu dengan melihat pola perkembangan masyarakat yang terus berkembang bahwa ia juga menolak adanya demokrasi yang mengutamakan sifat induvidualisme. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa yang melatarbelakangi pandangan Mohammad Hatta tentang Demokrasi Kerakyatan dan Kebangsaan; 2) Bagaimana konsep pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi Kerakyatan dan Kebangsaan; Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji latar belakang pandangan Mohammad Hatta tentang Demokrasi Kerakyatan dan Kebangsaan, serta konsep pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi Kerakyatan dan Kebangsaan.Teori dan pendekatan dalam penelitian ini adalah teori politik dan pendekatan perilaku politk. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai nilai kebebasan berpikir, berserikat, dan juga berkumpul, tetapi di lain pihak demokrasi Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Kedaulatan Rakyat atau yang kita kenal sebagai demokrasi merupakan cita-cita yang dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa, bahkan itulah yang mendasari mereka berjuang mengorbankan jiwa dan raga melawan penjajah, yaitu untuk meraih demokrasi sehingga bangsa Indonesia mampu mengurus dirinya sendiri, tidak lagi didikte oleh para penjajah. Hatta mengemukakan bahwa kebangsaan merupakan identitas seseorang akan bangsa dan tanah airnya. Kebangsaan merupakan tujuan dari pergerakan kemerdekaan. “Tidak ada pergerakkan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan. Apa yang mau dimerdekakan dari sendiri? Cita-cita kepada persatuan hati dan persaudaraan segala bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka dapat bersaudara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Konsepsi yang sudah dirancang oleh Hatta yaitu sistem demokrasi kerakyatan merupakan suatu jalan demi merubah kondisi dari yang tidak baik ke kondisi masyarakat Indonesia lebih baik. Hatta tidak secara bulat-bulat menelan demokrasi yang bertumpu pada Barat yang dalam praktiknya untuk kepentingan-kepentingan foedal.; (2) bahwa kebangsaan merupakan identitas seseorang akan bangsa dan tanah airnya. Kebangsaan merupakan tujuan dari pergerakan kemerdekaan. “Tidak ada pergerakkan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan. Apa yang mau dimerdekakan dari sendiri? Cita-cita kepada persatuan hati dan persaudaraan segala bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka dapat bersaudara; Saran dari penelitian ini adalah menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan mengenai sejarah pers perempuan. Selain itu, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pandangan politik Mohammad Hatta tentang demokrasi kerakyatan dan kebangsaan serta dampaknya yang dapat dirasakan hingga saat ini.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,719
Tahun 1999 · Penulis: Hariyanto
Peranan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dalam Pergerakan Nasional Indonesia
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merupakan organisasi payung yang menghimpun partai-partai politik dan organisasi pergerakan nasional Indonesia pada akhir dekade 1930-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya GAPI, menganali
- Cosine 0,692
Tahun 2000 · Penulis: Pujianto Hari Wibowo
Perubahan Sistiem Kabinet Presidentil ke Kabinet Parlementer pada Tahun 1945
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang, proses, dan dampak perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer di Indonesia pada tahun 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantan
- Cosine 0,690
Tahun 1998 · Penulis: Taufik Al Amin
Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi di Indonesia Tahun 1982 - 1992
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi di Indonesia pada periode 1982–1992, serta mengidentifikasi latar belakang sosial-politik yang melandasi gagasan tersebut. Periode ini dipilih karena merupakan fase pe