Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penghentian Penyidikan Pelaku Penyalahguna Narkotika
Tahun 2024 · Penulis: Ihsan Nur Hadi Anugrah
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Skripsi ini membahas pendekatan alternatif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika ringan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka penyalahgunaan narkotika, yang telah menjadi salah satu kejahatan terbesar di dunia. Selama ini, penyelesaian kasus narkotika lebih banyak mengandalkan pemenjaraan, meskipun pendekatan tersebut seringkali tidak efektif dalam memutus rantai kejahatan maupun memperbaiki pelaku. Keadilan restoratif hadir sebagai solusi dengan pendekatan rehabilitatif yang menekankan pada pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, serta harmonisasi sosial, yang selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong dan kekerabatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2), dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika ringan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif, terutama jika barang bukti yang ditemukan terbatas dan pelaku bukan bagian dari jaringan pengedar. Prosesnya melibatkan penyidik, tim asesmen terpadu, serta pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait seperti penuntut umum, tersangka, dan keluarganya. Contoh konkret yang dianalisis melibatkan pelaku pertama kali yang tertangkap dengan barang bukti kecil dan diarahkan untuk rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan peraturan yang memungkinkan penghentian penyidikan demi kepentingan hukum dan sosial. Skripsi ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan pemenjaraan, karena tidak hanya membantu memulihkan pelaku tetapi juga meringankan beban sistem peradilan pidana. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong edukasi publik tentang keadilan restoratif, penguatan regulasi pendukung, dan kolaborasi antara penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan untuk masalah narkotika di Indonesia.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,824
Tahun 2026 · Penulis: Nicky Natania Ladian
Penjarahan Rumah Anggota DPR oleh Masyarakat dalam Perspektif Hukum Pidana
Penjarahan merupakan perbuatan yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun memiliki karakteristik yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Fenomena penjarahan yang terjadi terhadap rumah beberapa anggota DPR pada
- Cosine 0,783
Tahun 2024 · Penulis: Ilham Baskoro Pranawidjaya
Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Percobaan Terorisme
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat berupa ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa pelaku maupun orang lain disekitarnya. Dampak dari tindak pidana terorisme adalah menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyar
- Cosine 0,775
Tahun 2026 · Penulis: Moh Naufal Yustafat
Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam KUHP Nasional
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Berbeda dengan KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, KUHP Nasional men