Transformasi Strategi Politik Kelompok Militer Thailand Prayuth Chan-o-Cha 2014-2019
Transformasi Politik Politik Kelompok Militer Thailand Prayuth Chan-o-Cha 2014-2019
Tahun 2024 · Penulis: Rizantha Villano Setyo Putra
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Terjemahan mesin (opus-mt-en-id) · dipakai untuk pengindeksan
Transformasi Politik Politik Kelompok Militer Thailand Prayuth Chan-o-Cha 2014-2019
Skripsi ini membahas mengenai fenomena politik di Thailand, utamanya membahas mengenai rezim militer Prayuth Chan-o-Cha pada tahun 2014-2019. Terpilihnya Prayuth pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai perdana menteri merupakan hasil dari transformasi strategi politik yang dilakukan oleh kelompok militer Thailand. Sebagai kelompok yang kerap kali melakukan aksi intervensi dengan melakukan kudeta, militer Thailand melakukan transformasi pada strategi politiknya dengan mendirikan partai politik militer untuk turut serta pada Pemilu. Hal ini ditempuh oleh militer selama masa transisi pemerintahan rezim militer yang berlangsung sejak kudeta tahun 2014. Terpilihnya seorang jenderal pemimpin aksi kudeta militer, Prayuth melalui Pemliu yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan keberhasilan pada perubahan strategi yang diterapkan dan merupakan fenomena baru dalam hubungan sipil-militer di Thailand. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan sebuah bentuk studi literatur untuk menganalisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang kredibel. Dalam proses analisi data, penulis menggunakan teknik triangulasi data, yaitu melakukan pengecekan berkala untuk menjamin relevansi dan keabsahan data yang digunakan. Penelitian ini akan berfokus pada kelompok militer Thailand Prayuth Chan-o-Cha dalam sistem politik di Thailand. Transformasi strategi politik Prayuth akan dijelaskan melalui sudut pandang teori hubungan sipil militer, teori konkordansi. Rebecca schiff melalui sudut pandang konkordansi menjelaskan bahwa hubungan sipil-militer di suatu negara tidak selalu mengenai pemisahan kekuasaan melainkan melalui kompromi. hubungan sipil-militer menurut Schiff perlu mempertimbangkan faktor latar belakang sejarah hubungan sipil-militer di negara tersebut. sejarah panjang keikutsertaan militer Thailand di dunia politik menjadi hal yang penting untuk meninjau kembali fenomena politik yang terjadi di Thailand. Keberhasilan Prayuth dalam pemilu 2019 melalui partai politik militer Palang Pracharat merupakan hasil dari sebuah kompromi terhadap legitimasi kehadiran militer Thailand dalam politik. jalan kompromi yang diambil oleh militer dengan tidak menggunakan nilai-nilai kediktatoran merupakan sebuah transformasi yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kompromi dalam membangun relasi sipil militer di Thailand.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,797
Tahun 2026 · Penulis: Destia Fitra Rachmadani
Langkah Politik Partai Pheu Thai Pascapemilu Thailand 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Partai Pheu Thai memutuskan berkoalisi dengan partai loyalis militer pascapemilu Thailand 2023. Keputusan koalisi tersebut berlawanan dengan identitas historis Pheu Thai sebagai oposisi utama dari kekuatan militer
- Cosine 0,693
Tahun 2022 · Penulis: Nurma Doloh
Peran partai politik Prachachart party dan Past future forward party dalam komunikasi politik implementasi resolusi konflik di Thailand Selatan
Permasalahan konflik di Thailand Selatan atau disebutkan Patani yaitu karena merasa seperti dijajah dan merasa konstitusi itu tidak mencerminkan hak-hak keluarga Patani sebagai hak-hak warga negara Thailand suku yang lainnya, pada pelaksanaan bahwa agama resmi
- Cosine 0,670
Tahun 2000 · Penulis: Pujianto Hari Wibowo
Perubahan Sistiem Kabinet Presidentil ke Kabinet Parlementer pada Tahun 1945
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang, proses, dan dampak perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer di Indonesia pada tahun 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantan