Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa
Tahun 2023 · Penulis: Cindy Prescelly Azaria Inby Tarigan
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Hukum diciptakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bertujuan untuk menyelaraskan serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu hukum diperlukan sebagai jalan keluar untuk menghindari konflik-konflik yang kerap terjadi di tengah keterbatasan hak yang dimiliki oeh manusia itu sendiri khususnya kepastian hukum terkait pembangunan sebuah usaha terutama di dunia persaingan usaha. Kasus dengan Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 dimana kasus pada Putusan ini yakni adanya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Kusumasentral kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa. Terlapor yakni PT Inter Sarana Prabawa melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menganalisis dan menjawab isu hukum terkait dengan masalah yang ada pada skripsi ini yakni Apakah ratio decidendi dari Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Kusumasentral kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa? Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui ratio decidendi dari Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Kusumasentral kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa dan mengetahui akibat bagi pelau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menerapkan tipe penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang- undangan. Lalu, bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup pengertian perusahaan, syarat pendirian perusahaan, jenis-jenis perusahaan, saham, jenis saham, jual beli saham, pengambilalihan saham, landasan hukum pengambilalihan saham, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan landasan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus dalam Putusan Nomor 10/KPPUM/2021 memenuhi unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan Majelis KPPU dianggap sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. PT Inter Sarana, sebagai terlapor, diberikan sanksi administratif sebagai akibat hukumnya. Penutup dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan tersebut berisikan Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 yang telah diputuskan oleh Majelis Komisi telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalan hal ini Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor yakni PT Inter Sarana Prabawa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lalu, kesimpulan yang kedua adalah akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Kusumasentral kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka OPT Inter Sarana Prabawa sebagai Terlapor dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun saran dalam skripsi ini yakni KPPU untuk mempertimbangkan dan/atau menjatuhkan putusan bukan hanya berpedoman terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan tetapi juga berpedoman kepada Pasal-Pasal yang diterbitkan oleh KPPU itu sendiri sehingga dapat memutus perkara secara valid dan cermat demi tercipatnya kepastian hukum. Pelaku usaha untuk tidak mengulangi suatu pelanggaran terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masyarakat yang akan atau sedang menjalankan suatu perusahaan untuk mengetahui serta memahami adanya norma-norma yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,865
Tahun 2024 · Penulis: Navillah Akasyah
Kemitraan Inti Plasma di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan mempunyai arti tersendiri bagi negara Indonesia terutama dalam bidang perekonomian. Umumnya, perusahaan perkebunan menerapkan pola kemitraan inti plasma. Terkadang pola kemitraan inti plasma malah cenderung mengakibatkan kerugian bagi mitranya. Peru
- Cosine 0,846
Tahun 2024 · Penulis: Gery Eisha Lintangsari
Kepemilikan Saham Silang Atas Kepemilikan Perseroan Secara Langsung Dan Tidak Langsung Oleh Badan Hukum Asing
Upaya pemerintah dalam meningkatkan minat investasi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang dapat dilihat melalui pertambahan jumlah investasi yang dilakukan oleh penanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Keberhasilan ini
- Cosine 0,842
Tahun 2025 · Penulis: Nabil Izzah
Penerapan Sanksi atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kadi Indonesia Manufaktur dalam Bidang Aspal oleh Nippo Corporation (Studi Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023)
Pengambilalihan saham merupakan upaya yang ditempuh oleh perusahaan untuk memperkuat dan memperluas posisi perusahaan di pasar sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebu