Character Count: 62 Word Count: 8 Line Count: 1 Penerapan Hard Selling Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak
Tahun 2025 · Penulis: Mohammad Athalloh Ariq Fikri Al Farizi
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Skripsi ini berjudul "Penerapan Hard Selling Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak" dan membahas praktik pemasaran hard selling yang banyak diterapkan oleh pelaku usaha dalam strategi bisnis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap penggunaan teknik hard selling yang bersifat agresif dan menekan konsumen untuk segera melakukan transaksi tanpa kesempatan mempertimbangkan informasi secara utuh. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan persetujuan dalam kontrak serta kesesuaian dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana penerapan hard selling dalam strategi pemasaran di Indonesia ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik hard selling yang dianggap merugikan, dan apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap praktik hard selling yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara teknik pemasaran hard selling dengan prinsip kebebasan berkontrak, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi praktik hard selling, serta menjelaskan alternatif penyelesaian hukum yang dapat diambil oleh konsumen yang merasa dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Praktik hard selling di Indonesia bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena menekan kehendak bebas konsumen melalui pendekatan agresif dan menyesatkan, yang dapat menimbulkan cacat kehendak dan menjadikan kontrak dapat dibatalkan. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak atas informasi yang benar dan perlindungan dari tekanan fisik maupun psikis. Apabila terjadi kerugian, konsumen dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan negeri. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi pemasaran dengan menghindari teknik hard selling yang menekan atau memanipulasi, demi membangun kepercayaan dan hubungan kontraktual yang sehat. Konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran hukum serta memahami hak-haknya agar dapat lebih kritis dan terlindungi dalam bertransaksi. Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memperkuat pengawasan terhadap praktik pemasaran yang melanggar hukum serta mengintensifkan edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem transaksi yang adil dan sehat.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,818
Tahun 2026 · Penulis: Ainun Wulandari
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Terhadap Ulasan Negatif Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik
RINGKASAN Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Terhadap Ulasan Negatif Konsumen yang tidak Beritikad Baik : Ainun Wulandari, 220710101043 : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media online dapat
- Cosine 0,818
Tahun 2026 · Penulis: Farisah Adlin
Tinjauan Hukum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Praktik Jasa Review Produk dan Rating di Pasar Digital
Tinjauan Hukum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Praktik Jasa Review Produk Dan Rating Di Pasar Digital; Farisah Adlin; 200710101314; 64 Halaman; Program Studi S1 Ilmu Hukum; Fakultas Hukum; Universitas Jember. Perkembangan teknologi informasi dan ko
- Cosine 0,811
Tahun 2026 · Penulis: Abdul Hafidz Ferdiansyah
Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakbenaran Informasi Produk Urat Madu Gold Yang Disampaikan oleh Pelaku Usaha
Perkembangan perdagangan digital meningkatkan kemudahan penyampaian informasi produk, tetapi juga memperbesar potensi penyebaran informasi yang tidak benar sehingga merugikan konsumen. Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan konsumen dalam transaksi