Analisis Kontribusi dan Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2025 · Penulis: Mory Kresensia Sinaga
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi dan proyeksi penerimaan PBB-P2 memberikan gambaran mengenai seberapa besar peran penerimaan PBB-P2 membentuk Pendapatan Asli Daerah dalam beberapa tahun terakhir serta memprediksi penerimaan di masa depan agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi apakah potensi PBB-P2 sudah dimanfaatkan secara optimal dan pemerintah mampu mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam mengelola pajak daerah khususnya pada PBB-P2. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Otonomi Daerah yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) dengan tiga indikator yaitu kemandirian daerah, kapasitas pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan sumber data sekunder yaitu dokumen laporan target dan realisasi pnerimaan PBB-P2 dan PAD tahun 2015-2024. Teknik analisis data peneliti menggunakan perhitungan rasio kontribusi pada analisis kontribusi dengan perbandingan penerimaan PBB-P2 dengan penerimaan PAD (Halim, 2016) kemudian hasil rasio yang didapatkan dikategorikan sesuai dengan klasifikasi tingkat kontribusi menurut Halim (2016). Sedangkan analisis proyeksi peneliti menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi terbaru, untuk menghitung nilai koefisien regresi secara sistematis dan akurat. Persamaan regresi yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memproyeksikan nilai penerimaan PBB-P2 pada tahun-tahun mendatang dengan memasukkan nilai interval waktu ke dalam model least square (Subagyo, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2020-2024 berada pada kategori sangat kurang dengan angka rasio kontribusi dibawah 10%. Dalam teori Otonomi Daerah (Sutrisno, 2007), ketika kontribusinya terhadap PAD masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Jember belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemandirian keuangan. Sedangkan untuk analisis proyeksi ditemukan bahwa proyeksi PBB-P2 pada sepuluh tahun mendatang (2025-2034) mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Dalam teori Otonomi Daerah (Sutrisno, 2007) proyeksi yang meningkat merupakan sinyal bahwa Kabupaten Jember memiliki peluang untuk memperkuat kemandirian fiskalnya melalui sektor pajak daerah. Hasil proyeksi ini dapat menjadi sinyal yang baik bagi pelaksanaan otonomi daerah jika diimbangi dengan upaya penguatan sistem pengelolaan pajak secara struktural dan teknis. Sesuai dengan hasil analisis yang telah didapatkan, saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memperkuat basis data dan pemungutan pajak serta melakukan strategi perluasan basis pajak dan edukasi masyarakat wajib pajak agar potensi PBB-P2 dapat digali secara maksimal.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,802
Tahun 2026 · Penulis: Ardhia Pramesti Regita Cahyani
Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2020-2024
Pajak parkir merupakan salah satu komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan pusat perbelanjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi
- Cosine 0,791
Tahun 2026 · Penulis: Aisyah Dwi Savitri
Pengaruh Dana Bagi Hasil MIGAS Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Daerah pada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2024
Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 HKPD, kebijakan tranfer fiskal memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, terutama dalam meningkatkan penerimaan daerah, guna melaksanakan kebijakan otonomi daerah da
- Cosine 0,771
Tahun 2025 · Penulis: Syakroni Arif Hidayat
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/kota Se-jawa Timur Tahun 2014-2023
Pelaksanaan otonomi daerah (OTODA) menuntut setiap Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang tinggi. KKD merupakan indikator krusial yang mencerminkan kemampuan Pemda untuk membiayai belanja operasional dan pembangunan daerahnya