Kajian Yuridis Pengelolaan Sewa Tanah Kas Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Menurut Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Tahun 2016 · Penulis: Rama Febriansyah Putra
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Tanah sebagai tempat bermukim ataupun usaha akan lebih dirasakan manfaatnya jika diusahakan secara optimal dalam memenuhi kesejahteraan manusia.Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Bumi air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diprgunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Didalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset yang dimiliki oleh sebuah desa bermacam-macam bentuknya seperti yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Rumusan masalah pertama dalam skripsi ini ialah apakah pengelolaan sewa tanah kas desa curahkalong kecamatan Bangsalsari kabupaten jember sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan yang kedua apakah faktor- faktor yang mempengaruhi disewakanya tanah kas Desa curahkalong Kecamaatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Terdapat tujuan penelitian dalam skripsi ini : 1. Tujuan umum a. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib di penuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. b. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang diperoleh waktu perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember melalui sebuah peneltian hukum. c. Untuk memberikan hasil pemikiran atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini bagi cevitas akademisi fakultas hukum Universitas Jember pada khususnya dan seluruh civitas akademsi. 2. Tujuan penelitian khusus a. Unuk mengetahui dan memahami pengelolaan sewa tanah kas desa b. Untuk mengetahui dan memahami faktor – faktor yang mempengaruhi disewakanya tanah kas desa Curahkalong kecamatan Bangsalsari. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe peneltian yuridis normative dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang , literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Permasalahan yang muncul di desa curahkalong berkenaan dengan pengelolaan sewa tanah kas desa yang luasnya mencapai 12Ha dan sebagian tanah kas desa tersebut telah di sewakan oleh Kepala Desa curahkalong selama 6 tahun hal ini sudah dapat dikatakan menyalai aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ditur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang meyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa berdasarkan asas kepentingan umum ,fungsional,kepastian hukum,keterbukaan,efisiensi,efektivitas, dan kepastian nilai secara hirarki juga diatur dalam Peraturan pemerintah Pasal 113 yang menyatakan pengeloaan tanah kas desa diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa bahwa ada beberapa ketentua yang harus dilalui dalam proses sewa tanah kas desa tersebut.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,776
Tahun 2016 · Penulis: Rama Febriansyah Putra
Kajian Yuridis Pengelolaan Sewa Tanah Kas Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Tanah sebagai tempat bermukim ataupun usaha akan lebih dirasakan manfaatnya jika diusahakan secara optimal dalam memenuhi kesejahteraan manusia.Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Bumi air dan kekayaaan ala
- Cosine 0,752
Tahun 2025 · Penulis: Sharkies Ula Fathony
Tata Kelola Manajemen Aset Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember (Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa)
Manajamen aset desa merupakan bentuk adanya pengelolaan aset milik desa, termasuk tanah kas desa yang juga merupakan aset milik desa. Manajemen aset desa dilakukan guna mengatur, mengelola, hingga mengawasi aset milik desa agar tetap berdaya guna dan berhasil
- Cosine 0,724
Tahun 2019 · Penulis: Sukma Edy Putri
Kekuatan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli
Perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu melalui jual beli. Pengertian jual beli dalam pengertian sehari hari dapat diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang secara sukarela. Jual beli yang dimaksu