Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee
Tahun 2018 · Penulis: Febrina Hafidah Dwi Safitri
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
terbatas, yakni hanya boleh dengan status hak pakai, tidak boleh jenis lain, dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah. Dilakukannya perjanjian nominee dimana orang asing/WNA meminjam nama WNI untuk dapat memiliki tanah di wilayah Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu penyelundupan hukum. Perjanjian yang dilakukan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan UUPA. Rumusan masalah dalam hal ini, adalah : (1) Bagaimana akibat hukum perjanjian nominee antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia atas penguasaan tanah di Indonesia ? (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika warga negara asing menuntut hak atas tanah yang dikuasainya ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundangundangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,764
Tahun 2025 · Penulis: Kartika Rizky Ayu Harfiyah
Kekuatan Hukum Harta Bawaan pada Perjanjian Perkawinan yang Tidak Terdaftar dalam Perkara Kepailitan
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian tipe yuridis normatif yang dilakukan secara kualitatif. Dengan pendekatan PerundangUndangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach). Sedangkan untuk metode pengumpulan bahan
- Cosine 0,735
Tahun 2024 · Penulis: Annisa Zerlina Cindy Gayatri
Penerapan Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri dalam Sengketa Wanprestasi
Pada saat terjadi permasalahan dapat diselesaikan melalui pengadilan Pengadilan di indonesia terdiri dari beberapa jenis. Setiap jenis pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara. Kewenangan tersebu disebut dengan kompetensi absolut dan relatif
- Cosine 0,702
Tahun 2018 · Penulis: Fikri Febrianto
Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)
Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan