Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jember
Tahun 2019 · Penulis: Fariz Dzulkarnain Hasan
Faculty of Economic and Business, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting untuk pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi merupakan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi maupun karateristik yang terdapat pada masing-masing daerah. Selain sebagai tujuan pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator pencapaian pembangunan nasional. Desentralisasi akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah dan rencana keuangan sendiri, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut Zuwesty eka putri (2015), Otonomi daerah berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, dimana daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang diwakilkan kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentrasi. Menurut UU NO. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang kepada daerah dalam mengatur sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “money follows functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerah, dengan adanya dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Zuwesty eka putri: 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah lainnya antara lain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum adalah penerimaan yang berasal dari pendanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Dana-dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Kemampuan masing-masing daerah untuk menyediakan pendanaan bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan daerah Raisya Yunisa (2015). Menurut Alexiou (2009) belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi merupakan parameter atau tolak ukur dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektorsektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Raisya Yunisa: 2015). Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,852
Tahun 2026 · Penulis: Febriyanti Adira Fahnursandy
Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015-2024
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Jember. Permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini adalah tingginya ketrgantungan daerah terhadap dana transfer. Sementara penerimaan pendapatan asli daer
- Cosine 0,767
Tahun 2017 · Penulis: Achmad Rizal Fachrudin
Analisis Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015)
Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dimana semua daerah otonom berhak mengelola potensinya masing-masing. Otonomi daerah juga terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan otonomi tersebut dapat dilihat dari adanya pemilihan kepala dae
- Cosine 0,761
Tahun 2023 · Penulis: Inaka Frida Salsabila
Analisis Otonomi Daerah pada Sektor Keuangan di Kabupaten Sidoarjo
Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai perwujudan kebijakan pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kepada masayarakat serta peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dengan mengubah tingkat kehidupan ekonomi masy