Perizinan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
Tahun 2018 · Penulis: Achmad Subhan Syahputra
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu : 1. Apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima? 2. Bagaimanakah bentuk perizinan pedagang kaki lima pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember sehingga terwujudnya good Goverment? Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui Apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi asas good Goverment dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima. Kemudian yang selanjutnya bertujuan untuk implementasi peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember terhadap perizinan pedagang kaki lima. Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum (legal research). Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini. Pembahasan yang dieperoleh dari permasalahan yang pertama Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah (dari pusat hingga daerah membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembahasan atas permasalahan yang kedua adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa bahwa setiap pedagang kaki lima harus memiliki izin terlebih dahulu dalam menjalankan usaha mereka. Sedangkan untuk memperoleh izin tersebut PKL harus memenuhi beberapa persyaratan. Kesimpulan yang di peroleh dari rumusan masalah yang pertama Terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Kemudian kesimpulan atas permasalahan yang kedua, Fakta tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Jawa Kabupaten Jember adalah bahwasanya selama ini pedagang kaki lima tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Untuk itu saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan peraturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, dan Pemerintah memberikan lahan yang strategis untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Jawa.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,791
Tahun 2024 · Penulis: Amalia Firdausi
Pembayaran Retribusi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-alun Jember (Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008)
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha yang penempatannya tidak tetap yang berada di fasilitas umum yaitu, diterotoar bahkan di sekitar Alun-alun Jember. Namun, keberadaan PKL seringkali bertentangan dengan peraturan daerah, mengganggu ketertiban, keamanan,
- Cosine 0,740
Tahun 2024 · Penulis: Putri Stevia Gestianan
Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Banyuwangi)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi kebijakan publik dalam penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun konsep yang d
- Cosine 0,702
Tahun 2023 · Penulis: Balqis Shefina Thalia Salsabila
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Kajian Terhadap PP No.7 Tahun 2021)
Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki pernaan yang sangat penting bagi perekonomian bangsa Indonesia. Pentingnya keberadaan UMKM tersebut terjadi mengingat dalam kenyataannya UMKM merupakan penyumbang tersbesar Poduk Domestik Bruto (PDB) bagi bang