Pertimbangan Hakim Pada Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 375/pid.sus/2020/pn.cbi
Tahun 2025 · Penulis: Musyahidun Nurul Yaqin
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Berdasarkan kajian dan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa telah tepat apabila ditinjau dari alat bukti yang ada dipersidangan, tetapi sayangnya Hakim tidak bisa menjadikannya sebagai petunjuk dikarenakan berdasarkan fakta persidangan di atas menunjukkan bahwa alasan ketidakhadiran saksi korban tidak dianggap sah karena tidak didukung dengan alasan yang jelas. Maka berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana maka keterangan yang telah diberikan pada tahap penyidikan tidak dapat dibacakan lebih lanjut di hadapan persidangan oleh penuntut umum meskipun saksi korban ialah orang yang mendengar, melihat sendiri dan mengalami sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa. 2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ditinjau dari prinsip penyertaan tidak tepat. Hal ini terlihat pada pertimbangan yuridis terkait pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam pertimbangan hakim menyatakan salah satu unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Unsur pasal yang dinyatakan tidak terpenuhi oleh hakim salah satunya adalah “penampungan” dan “memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, dalam fakta yang telah diuraikan di persidangan terdakwa terbukti menampung dan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan ditinjau dari prinsip penyertaan terdakwa secara langsung ikut turut serta dengan kesadaran bekerjasama antara terdakwa dengan saksi nunung yang dilakukan secara fisik dengan menyepakati atau bersepakat menjual saksi korban dengan bayaran uang maka dengan hal ini unsur pasal 55 ayat (1) telah terpenuhi. Sehingga putusan perkara ini bukanlah putusan bebas melainkan pemidanaan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,894
Tahun 2025 · Penulis: Ning Andini
Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.B/2023/PN Ffk)
Putusan pengadilan dalam perkara pidana dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas (vijspraak), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum,tergantung pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Putusan bebas terjadi ketika hakim menilai bahwa unsur
- Cosine 0,872
Tahun 2024 · Penulis: Mohamad Abdul Ghofur
Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pemaksaan Disertai dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)
Salah satu tindakan melanggar hukum adalah tindakan kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Tindakan kekerasan yang terjadi di
- Cosine 0,865
Tahun 2016 · Penulis: Nico Waskito Budi Prayoga
Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/Pid.B/2014/Pn.Sgt)
Jaksa di didalam mendakwakan pasal seharusnya harus sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b yakni cermat, lengkap dan jelas dan tidak seharusnya penetapan pasal dalam surat dakwaan kepada terdakwa (VICKY ADAM FRADESA) ditetapkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke