Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Orang Tua dengan Gangguan Mental Bipolar: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia
Tahun 2026 · Penulis: Kanaya Aulia Bahrenina
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Putusnya ikatan perkawinan akibat perceraian menimbulkan problematika yuridis terkait penyelesaian hak asuh anak (hadhanah), yang menjadi semakin kompleks ketika pihak pemohon mengidap gangguan mental bipolar. Meskipun prinsip kepentingan terbaik anak telah diakui secara normatif, ketiadaan parameter klinis yang objektif dalam regulasi memicu konflik norma antara pelindungan keselamatan anak dan pemenuhan hak keperdataan orang tua, sehingga melahirkan kekosongan norma (legal gap) dalam tataran implementasi. Beranjak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan dan penerapan hadhanah terhadap orang tua dengan gangguan mental bipolar di Indonesia dan Malaysia, mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem hukum, serta merumuskan model pengaturan ideal untuk menjamin prinsip kepentingan terbaik anak. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, penelitian ini menunjukkan adanya divergensi paradigma pelindungan yang tajam antara kedua yurisdiksi. Secara normatif dapat dikemukakan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi pendekatan berbasis dampak (impact-based approach) yang unggul dalam mengakomodasi keadilan substantif secara kasuistis, namun secara sistemik melemahkan asas kepastian hukum (lex certa) akibat absennya indikator medis yang objektif. Sebaliknya, sistem hukum keluarga Islam di Malaysia menerapkan pendekatan berbasis syarat mutlak (eligibility-based approach) dengan menetapkan kriteria “sempurna akal” (of sound mind) sebagai conditio sine qua non, yang menjamin kepastian hukum secara kokoh namun berpotensi memicu diskriminasi institusional secara otomatis (ipso jure). Sebagai konklusi, pengaturan yang paling proporsional untuk menjamin prinsip kepentingan terbaik anak mensyaratkan penerapan model integratif berbasis kapasitas pengasuhan (parenting capacity-based model). Model ini menolak pencabutan hak asuh murni berdasarkan status diagnosis medis, melainkan mewajibkan instrumen asesmen psikiatri forensik sebagai landasan operasional guna menetapkan putusan hak asuh bersyarat (conditional custody) yang terukur, proporsional, dan berkeadilan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,678
Tahun 2026 · Penulis: Bella Monalisa Rotua BR Sitorus
Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Peradilan
Anak secara doktrinal diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati sejak dalam kandungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak a
- Cosine 0,663
Tahun 2026 · Penulis: Ahmad Roihan Hadi Atmaja
Persetubuhan Konsensual Antara Pelaku Anak dengan Korban Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
Persetubuhan Konsensual Antara Pelaku Anak Dengan Korban Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak; Ahmad Roihan Hadi Atmaja; 210710101314; 2025; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember Fenomena persetubuhan yang melibatkan ana
- Cosine 0,636
Tahun 2019 · Penulis: Aprillyna Ilmy Akmalya
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seoranganak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatn