Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie Dalam Menghapus Dwifungsi ABRI Tahun 1998-1999.
Tahun 2025 · Penulis: Eggy Septian Rudiansyah
Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kondisi Perpolitikan di Indonesia pada masa awal reformasi dapat dikatakan tidak kondusif. Demontrasi terjadi di Jakarta hingga kota-kota besar lainnya yang seringkali menimbulkan kerusuhan. Demontrasi ini diadakan oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menuntut agar pemerintah segera melakukan reformasi. Salah satu tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa adalah menghapus Dwifungsi ABRI. Bacharuddin Jusuf Habibie, selaku presiden yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soeharto dituntut untuk segera memenuhi tuntutan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk menghapus Dwifungsi ABRI di Indonesia pada tahun 1998, untuk menganalisis penerapan kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam menghapus Dwifungsi ABRI pada tahun 1998-1999, dan untuk menganalisis dampak dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden B.J. Habibie dalam menghapus Dwifungsi ABRI pada tahun 1998-1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari; 1) heuristik; 2) kritik; 3) interpretasi; 4) historiografi. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penyebab Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan menghapus Dwifungsi ABRI yaitu adanya tuntutan reformasi yang disalurkan melalui demontrasi mahasiswa, pertemuan antar tokoh reformasi, dan survey yang dilakukan oleh beberapa media nasional, perluasan peran sosial politik ABRI di bidang legislatif, eksekutif, dan Partai Golkar, serta kondisi sosial politik yang saat itu tidak kondusif. Penerapan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menghapus Dwifungsi ABRI adalah mengurangi kuota kursi parlemen bagi fraksi ABRI dari 75 orang menjadi 38 orang, netralitas ABRI dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999, dan Pemisahan Kepolisian dari ABRI yang nantinya berdampak kepada pembenahan manajemen internal ABRI. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam waktu singkat dapat menghilangkan peran sosial politik ABRI secara bertahap dan menjadi titik awal dari menghapus Dwifungsi ABRI di Indonesia.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,707
Tahun 1999 · Penulis: Fatkhul Alami Dwiarso
Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
Penelitian ini mengkaji peranan Angkatan 66 dalam proses pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965–1966. Peristiwa G30S menjadi titik kritis yang mengubah lanskap politik Indonesia, dan Angkatan 66—yang terdiri dari KAMI, KAPPI, KABI, KAWI, KAG
- Cosine 0,656
Tahun 2026 · Penulis: Dimas Firdaus Nugroho
Dinamika Kebijakan Sosial SJSN pada Tiga Masa Kepresidenan di Indonesia (Studi Literatur mengenai Realisasi SJSN pada Tahun 2000-2015)
Realisasi dari agenda reformasi sistem jaminan sosial melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia memerlukan proses yang panjang pada tiga masa kepresidenan Indonesia, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Sus
- Cosine 0,642
Tahun 2025 · Penulis: Mochammad Satria Fattah
Lekra dan Pers: Strategi Politik Njoto dalam Membangkitkan PKI Pasca Peristiwa Madiun Tahun 1948 – 1955
Penelitian ini membahas strategi politik Njoto dalam membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca Peristiwa Madiun 1948. Sebagai tokoh yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, Njoto mengambil peran penting dalam menyusun ulang strat