Analisis Yuridis Dakwaan dan Acara Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN. Unr)
Tahun 2026 · Penulis: Dany Ramadhan
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7492
Skripsi kelompok: digabung dari 2 unggahan dengan isi yang sama.
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dituntut agar unsur pasal yang didakwa sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa, khususnya pada tindak pidana pencurian ringan yang telah mengalami penyesuaian nilai kerugian melalui Perma Nomor 2 tahun 2012. Penyesuaian dilakukan karena nilai kerugian yang diatur dalam KUHP sudah tidak relevan dengan nilai rupiah yang terus bertambah. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Unr, masih ditemukan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai antara unsur pasal yang didakwakan dengan uraian perbuatan terdakwa. Keberadaan Perma Nomor 2 tahun 2012 yang hanya mengikat dalam lingkungan peradilan mengakibatkan proses penegakan hukum berjalan secara parsial yang pada akhirnya mengakibatkan Sistem Peradilan PidanaTerpadu tidak terwujud. Penulis melakukan kajian terhadap kesesuaian pasal yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Unr dengan uraian perbuatan jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Perma Nomor 2 tahun 2012, serta pengaturan penerapan Acara Pemeriksaan Cepat terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pasal yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Unr dengan uraian perbuatan terdakwa yang dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Perma Nomor 2 tahun 2012, serta untuk mengkaji pengaturan penerapan Acara Pemeriksaan Cepat terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif, yakni pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/2021/PN. Unr, tidak diuraikan dengan jelas jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Perma Nomor 2 tahun 2012, karena perbuatan terdakwa adalah pencurian ringan. Pengaturan penerapan Acara Pemeriksaan Cepat terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 tidak mencerminkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu karena Perma hanya berlaku dalam lingkungan peradilan saja, sementara dalam Acara Pemeriksaan Cepat yang menjadi Penuntut Umum adalah Penyidik yang berpedoman pada ketentuan KUHAP.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,897
Tahun 2026 · Penulis: Chantika Yulianaputri
Analisis Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 23/pid.sus-Tpk/2023/PN Mnd)
Dalam proses pembuktian, yakni menilai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang bersesuai sangat penting untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Mewujudkan kebenaran materiil yang merupakan tujuan hukum pidana
- Cosine 0,896
Tahun 2024 · Penulis: Nindia Vara Monica Fajrin
Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Daftar “G” (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn.Smd)
Dalam usaha penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat keras, undang-undang dituntut memberikan perlindungan terhadap peredaran obat keras agar tidak disalah gunakan. Dalam kasus tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan sebagai tuntutan ter
- Cosine 0,893
Tahun 2025 · Penulis: Muhammad Bintang Nirwana
Analisis Pasal Dakwaan dan Amar Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pornografi
Tindak Pidana di Indonesia yang kini kian berkembang seiring berkembangnya zaman telah memiliki banyak macam terutama dalam tindak pidana cybercrime. Salah satu bentuk pidana cybercrime ini adalah tindak pidana Pornografi. Penyebab dari adanya tindak pidana po