Perbuatan Melawan Hukum Lembaga Pembiayaan dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Terhadap Debitur yang Cidera Janji
Tahun 2026 · Penulis: Yogi Putra Pratama
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Meningkatnya pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia kerap menimbulkan masalah hukum saat debitur cidera janji, terutama terkait penarikan paksa oleh Lembaga Pembiayaan melalui debt collector yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini mengkaji perbuatan melawan hukum, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta upaya hukum debitur dengan metode yuridis normatif, dan hasilnya diharapkan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. Konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dianalisis secara komprehensif, meliputi unsur dan perkembangannya serta relevansinya terhadap praktik penarikan kendaraan secara sepihak oleh Lembaga Pembiayaan dengan memberikan kuasa kepada debt collector. Penelitian ini juga mengkaji jaminan fidusia, wanprestasi beserta bentuknya, lembaga pembiayaan dan leasing, serta mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan secara tanpa kewenangan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan debitur. Eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan secara sukarela atau melalui pengadilan sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, sehingga debitur berhak menempuh upaya hukum apabila dirugikan. Penarikan kendaraan oleh Lembaga Pembiayaan melalui debt collector harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara paksa tanpa kewenangan. Oleh karena itu, debitur berhak memperoleh perlindungan hukum, sementara lembaga pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan agar pelaksanaan penagihan dan ekskusi berjalan sesuai ketentuan hukum
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,855
Tahun 2026 · Penulis: Icha Anggun Maulina
Pertanggungjawaban Hukum PT Adira Multi Finance dalam Kasus Wanprestasi Leasing Kendaraan Bermotor
Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut mendorong hadirnya lembaga pembiayaan yang menyediakan
- Cosine 0,844
Tahun 2025 · Penulis: Melsa Triwulandari
Keabsahan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Secara Sepihak Tanpa Sertifikat Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), setiap pembebanan benda sebagai objek Jaminan Fidusia harus didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial
- Cosine 0,839
Tahun 2025 · Penulis: Nabila Shofiya Az Zahro
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Benda Atas Dijaminkannya Benda Miliknya Secara Fidusia Oleh Pihak Lain Tanpa Ijin
Fidusia merupakan mekanisme pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik semula. Sistem ini awalnya dikembangkan untuk mengatasi kekurangan gadai yang mengharusk