Penyimpangan Orientasi Seksual pada Suami Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)
Tahun 2025 · Penulis: Ririn Nur Afifah
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, yang terjalin melalui ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, tidak semua perkawinan dibangun atas dasar kejujuran mengenai identitas diri terkait orientasi seksual, yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Contohnya, kasus di Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr bahwa seorang suami telah menyembunyikan orientasi seksualnya yang ternyata homoseksual yang mengakibatkan ketidakpuasan batin dari salah satu pihak. Akibatnya, istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, meskipun alasan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Pertama, apakah orientasi seksual dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan. Kedua, implikasi hukum dari keluarnya putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,784
Tahun 2024 · Penulis: Alif Sukma Dwi Sasmita
Akibat Hukum Akta Cerai Yang Dipalsukan Dalam Hukum Perkawinan (Studi Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Cjr)
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami saja (asas monogami), namun realita yang terjadi dalam masyarakat juga terdapat suatu perkawinan poliandri dengan cara calon mempelai memalsukan dokumen persyaratan
- Cosine 0,766
Tahun 2025 · Penulis: Kartika Rizky Ayu Harfiyah
Kekuatan Hukum Harta Bawaan pada Perjanjian Perkawinan yang Tidak Terdaftar dalam Perkara Kepailitan
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian tipe yuridis normatif yang dilakukan secara kualitatif. Dengan pendekatan PerundangUndangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach). Sedangkan untuk metode pengumpulan bahan
- Cosine 0,760
Tahun 2018 · Penulis: Wulan Tri Aliyah
Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Melampaui Batas Kadaluwarsa (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)
Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya suatu gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto, dengan Nomor Putusan 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara agama menikah pa