Akibat Hukum Persekongkolan Tender pada Proyek Pengurugan Lahan dan Pembangunan Revetment Studi Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020
Tahun 2024 · Penulis: Esther Fania Dewi
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perkembangan perekonomian dunia yang kompetitif dewasa ini disebabkan oleh adanya globalisasi dan telah memicu para pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha secara ketat. Bahwasannya persaingan usaha yang sehat merupakan sebuah implementasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan dengan jelas bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia adalah hal yang sangat dilarang, lebih jelasnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan tender. Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perkara Nomor 25/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan Di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. Untuk menulis skripsi ini, penulis memiliki tujuan penelitian secara umum dan secara khusus, yakni untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam hukum persaingan usaha dan mengkaji kesesuaian teori dan praktek dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai refrensi dalam pemahaman dan pemikiran keilmuan hukum khususnya hukum pesaingan usaha. Kajian Pustaka dari skripsi ini membahas pertama mengenai hukum persaingan usaha, mulai dari pengertian persaingan usaha, sampai ke dasar hukum persaingan usaha, kedua mengenai tender, yang membahas terkait pengertian tender dan dasar hukum tender, ketiga mengenai praktik persekongkolan tender, dengan cakupan pengertian persekongkolan tender, keempat mengenai pembangunan reveetmen dan pengurugan lahan. Hasil penelitian skripsi ini meliputi, terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan Di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. Telah memenuhi setiap unsur Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha dan tergolong ke dalam persekongkolan secara horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal dilakukan oleh PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, PT Wahana Eka Sakti, PT Tiara Multi Teknik dan persekongkolan secara vertikal dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,835
Tahun 2018 · Penulis: Dhimas Risqi Akbar Pradana
Praktek Monopsoni Pengadaan Bibit Rumput Laut Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015)
Eksistensi persaingan antar pelaku usaha memang perlu dijaga demi terselenggaranya pasar ekonomi, karena demi penggunaan sumber daya secara optimal, persaingan usaha ini adalah cara yang sangat efektif. Tetapi hal ini juga dapat berimplikasi negatif apabila di
- Cosine 0,781
Tahun 2026 · Penulis: Audry Nelsa Herfiandri
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Praktik Persekongkolan Tender
Persaingan usaha yang sehat merupakan landasan penting dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan efisiensi, keadilan, serta kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Namun, dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, tindakan persekongkolan tender mas
- Cosine 0,762
Tahun 2025 · Penulis: Mochammad Abiansyach Pradipta Putra
Akibat Hukum Tindakan Sub-Contracting dalam Proses Pengadaan Alat Laboratorium (Studi Putusan KPPU Nomor 2/KPPU-L/2024)
Perkembangan ekonomi di Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan yang menciptakan sistem demokrasi ekonomi berbasis kebersamaan dan keadilan. Akan tetapi, terhadap penerapan prinsip tersebut masih seringkali mengalami penyimpangan dalam prakteknya terutama