Hak Restitusi Terhadap Korban Love Scamming Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
Tahun 2026 · Penulis: Amelia Chatarina Caroline
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pesatnya perkembangan teknologi digital telah melahirkan modus kejahatan siber baru, salah satunya adalah love scamming yang memanipulasi emosi korban untuk mendapatkan keuntungan materiil. Meskipun berdampak destruktif secara finansial dan psikologis, korban kerap enggan melapor karena stigmatisasi sosial. Artikel ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, apakah korban love scamming berhak mendapatkan hak restitusi; dan kedua, faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum primer dan sekunder, artikel ini menemukan bahwa korban love scamming berhak penuh atas restitusi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP Nasional juncto Pasal 144 KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Pemberian restitusi mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif menuju keadilan restoratif, di mana korban diposisikan sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan. Kendati demikian, pelaksanaan restitusi menghadapi kendala serius: pengaturan restitusi yang masih bersifat umum, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan menentukan nilai kerugian psikologis, dan kondisi finansial pelaku yang tidak mampu. Artikel ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih spesifik mengenai standar pembuktian kerugian psikologis korban
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,785
Tahun 2026 · Penulis: Dedy Prasetyo
Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di Tingkat Penyidikan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat. Internet tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang
- Cosine 0,755
Tahun 2026 · Penulis: Ulvi Rahmalia Putri
Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Putusan Nomor 116/pid.sus/2022/PN Pbl)
Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kerentanan berlapis, yaitu sebagai korban tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan. Artikel ini mengkaji apakah pemidanaan dalam Putusa
- Cosine 0,735
Tahun 2026 · Penulis: Nicky Natania Ladian
Penjarahan Rumah Anggota DPR oleh Masyarakat dalam Perspektif Hukum Pidana
Penjarahan merupakan perbuatan yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun memiliki karakteristik yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Fenomena penjarahan yang terjadi terhadap rumah beberapa anggota DPR pada