Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Smg)
Tahun 2026 · Penulis: Shyfana Malaika Putrie K
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana pada dasarnya mengatur proses penegakan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan, perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana dapat memengaruhi ketepatan putusan hakim. Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Smg yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini mengkaji dua isu hukum, yaitu ketepatan pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan perdata meskipun unsur Pasal 374 KUHP telah terbukti, serta kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan fakta persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis alat bukti yang disandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Terbuktinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan seharusnya diposisikan sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Apabila unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) PKUHAP putusan yang seharusnya dijatuhkan adalah putusan pemidanaan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,912
Tahun 2025 · Penulis: Mohammad Aldho Satrio
Pasal Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas
sebagai negara hukum memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Hukum berfungsi untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Keberadaan hukum didasarkan pada tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan adala
- Cosine 0,906
Tahun 2025 · Penulis: Ning Andini
Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.B/2023/PN Ffk)
Putusan pengadilan dalam perkara pidana dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas (vijspraak), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum,tergantung pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Putusan bebas terjadi ketika hakim menilai bahwa unsur
- Cosine 0,902
Tahun 2024 · Penulis: Nindia Vara Monica Fajrin
Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Daftar “G” (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn.Smd)
Dalam usaha penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat keras, undang-undang dituntut memberikan perlindungan terhadap peredaran obat keras agar tidak disalah gunakan. Dalam kasus tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan sebagai tuntutan ter