Prinsip Perlindungan Tenaga Medis Domestik terhadap Pendayaguunaan Tenaga Medis Warga Negara Asing di Indonesia
Tahun 2025 · Penulis: Isvandiar Muhammad Ramzy
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan baik primer ataupun sekunder. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder tersebut harus diupayakan dengan bekerja atau berwirausaha. Bekerja bisa dianggap sebagai suatu upaya bagi setiap orang terhadap usaha miliknya sendiri atau usaha milik orang lain. Tentu setiap bentuk pekerjaan yang dilakukannya memiliki resiko dan konsekuensinya sendiri. Apabila seseorang berwirausaha sendiri tentu memiliki konsekuensi seperti ketidakcukupan modal usaha, rugi dan sebagainya. Apabila seseorang bekerja pada orang lain, konsekuensi yang timbul dari hubungan kerjanya berbeda daripada berwirausaha, karena pekerja akan menggantungkan hidupnya pada pemberi kerja melalui sistem gaji, bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya dan juga harus patuh terhadap perintah yang diberikan oleh pemberi kerja.2 Hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja atau perusahaan sering dikenal dengan bentuk hubungan kerja jenis perburuhan. Hukum perburuhan ditujukan pada setiap pekerja dan pemberi kerja guna memberikan batasan hak dan kewajiban yang harus senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum yang mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaan, yang mencakup aturan mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang secara langsung berkaitan dengan hubungan kerja tersebut. 3 Soetikno berpendapat bahwa seluruh peraturan yang terkait dengan pekerjaan yang menempatkan pencari kerja berada di bawah kekuasaan pihak lain serta peraturan yang mempengaruhi kondisi kehidupan terkait dengan hubungan yang terbentuk akibat peraturan tersebut.4
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,767
Tahun 2024 · Penulis: Moch Bagus Teguh Hamdani
Hak Pemberi Kerja Memberikan Perintah Kepada Pekerja Alih Daya Berdasarkan Konsep Hubungan Kerja
Peran penting pekerjaan dalam kehidupan individu dan sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menekankan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan peng
- Cosine 0,732
Tahun 2016 · Penulis: Zulfahmi
Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Kecelakaan Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember
PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berdiri sejak lama dan perusahaan yang melayani jasa angkutan kereta api satu-satunya di Indonesia. Tenaga kerja yang bergabung pun lebih dari 25.000 tenaga kerja
- Cosine 0,712
Tahun 2018 · Penulis: Lukman Hakim
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Pelanggaran Pengupahan
Pekerjaan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membtuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Bekerja adalah upaya seseoran