Analisis Risiko SPBE Menggunakan Peraturan Menteri PAN - RB 5 Tahun 2020 (Studi Kasus : Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2025 · Penulis: Hendra Hermawan
Faculty of Computer Science, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Teknologi digital memainkan peran penting dalam sektor administrasi publik melalui penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan meningkatkan mutu serta kinerja pemerintahan. Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018, manajemen SPBE, termasuk manajemen risiko, wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk mencegah dampak risiko yang dapat menghambat keberlanjutan SPBE. Namun, Kabupaten Jember memiliki indeks SPBE rendah (1,99 dari skala 5,0) pada tahun 2022. Permasalahan seperti kehilangan data pada layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menunjukkan belum diterapkannya manajemen risiko SPBE yang sesuai. Hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku dan menjadi tantangan yang perlu segera ditangani. Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko SPBE, termasuk langkah-langkah sistematis seperti komunikasi, identifikasi konteks risiko, pencatatan, pemantauan, dan penilaian risiko menggunakan matriks analisis. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi penanganan risiko SPBE bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, guna memastikan penerapan SPBE yang lebih baik dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait penyebab risiko, tingkat potensi risiko, dampak risiko, dan rekomendasi penanganannya. Langkah awal berupa wawancara dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) akan membantu menetapkan konteks dan kategori risiko SPBE serta area dampaknya. Penilaian risiko dilakukan dengan menentukan kriteria dan menghitungnya menggunakan matriks analisis risiko. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen risiko SPBE secara terarah dan terencana. Implementasi yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan SPBE, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan perlindungan terhadap data dan sistem yang digunakan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Jember diharapkan dapat memperbaiki indeks SPBE-nya, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,756
Tahun 2025 · Penulis: Fiqih Haikal
Kesiapan Digitalisasi Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan penerapan digitalisasi pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember. Transformasi berbasis digital pada sektor publik merupakan suatu komitmen pemerintah untuk membangun pelayanan publik yang berkualitas da
- Cosine 0,735
Tahun 2024 · Penulis: Fatimah Sandra Dewi
Efektivitas E Government melalui Sistem Tilang ELektronik pada Polres Jember
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas e-government melalui sistem tilang elektronik di Polres Jember, dimana pelanggaran lalu lintas seringkali menjadi penyebab kecelakaan yang meningkat. Pelanggaran tersebut meliputi penggu
- Cosine 0,733
Tahun 2025 · Penulis: Muhammad Iqbal Maulana
Penerapan E-Government dalam Reformasi Birokrasi: Systematic Literature Review
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan e-government sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di berbagai negara. Dalam konteks reformasi birokrasi, implementasi e-government dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk menyederhanakan p