Alasan Pemerintah Filipina Memberikan Otonomi Kepada Masyrakat Muslim di Mindanao
Tahun 2026 · Penulis: Maftuhatul Choiroh
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pemberian otonomi kepada masyarakat Muslim di Mindanao sempat mendapatkan penolakan dari berbagai pihak seperti partai politik dan kelompok masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Filipina memutuskan untuk memberikan otonomi melalui pembentukan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan Pemerintah Filipina memberikan otonomi kepada masyarakat Muslim di Mindanao dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tujuan utama Pemerintah Filipina memberikan otonomi: (1) mengurangi konflik dengan cara mengelola keberagaman, (2) penerapan asimetri konstitusi, (3) sebagai nilai simbolis politik. Kesimpulannya, pemberian otonomi khusus menjadi strategi penting Pemerintah Filipina dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dan menjaga stabilitas nasional.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,699
Tahun 2026 · Penulis: Elisabet Elfadani
Penolakan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan
Separatisme di Thailand Selatan merupakan persoalan keamanan nasional yang berakar pada proses aneksasi oleh Kerajaan Siam terhadap bangsa Muslim-Melayu ke dalam negara-bangsa Thailand. Dinamika konflik ini muncul dari perasaan relative deprivation di kalangan
- Cosine 0,657
Tahun 2002 · Penulis: Alexandrino Maubere
Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia pada akhir abad XX. Permasalahan Timor Timur memiliki latar belakang sejarah yang kompleks, mulai dari berakhirnya pemerintahan
- Cosine 0,631
Tahun 2026 · Penulis: Yoga Azis Muttaqin
Pemerintahan Transisi Timor Leste Setelah Lepas Dari NKRI Pada Tahun 1999-2002
Penelitian ini membahas Pemerintahan Transisi Timor Leste yang pada tahun 1999-2002. Timor Leste mengalami konflik pasca referendum pemisahan dengan Indonesia yang berakibat kepada state collapse atau negara runtuh. Oleh karena itu, PBB hadir dan membantu Timo