Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Retardasi Mental Ringan Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Putusan Nomor: 152 K/Pid.Sus/2022)
Tahun 2025 · Penulis: Lailla Khoirunnisa
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kepemilikan narkotika dapat dilakukan oleh terdakwa retardasi mental ringan. Kasus yang penulis akan analisis adalah Putusan Kasasi Nomor 152 K/Pid.Sus/2022, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika dengan alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik atas plastik klip berisikan kristal putih seberat 0,1403 gram metamfetamia. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas dakwaan kedua. Namun, terdakwa mengalami retardasi mental ringan dibuktikan dengan Visum et Repertum Psychiatricum, dan hakim kasasi menilai bahwa terdakwa masuk dalam kategori “jiwa cacat dalam pertumbuhan” di Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga tidak dapat bertanggungjawab dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam kesehariannya, terdakwa dapat melakukan kegiatan praktis dengan normal dan karena jenis retardasi mental ialah jenis yang dapat dididik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, apakah terdakwa retardasi mental ringan dinyatakan mampu bertanggungjawab ditinjau dari Pasal 44 KUHP; Kedua, apakah pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan Nomor 152 K/Pid.Sus/2022 menyatakan terdakwa retardasi mental ringan lepas dari segala tuntutan hukum dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya benar berdasarkan Pasal 44 KUHP. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kemampuan terdakwa retardasi mental ringan dinyatakan mampu bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHP dan untuk menganalisis pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan Nomor 152 K/Pid.Sus/2022 menyatakan bahwa Terdakwa retardasi mental ringan lepas dari segala tuntutan hukum dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 44 KUHP. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berhubungan, buku buku, literatur maupun jurnal yang berkenaan dengan penelitian.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,913
Tahun 2025 · Penulis: Ida Wulan Dari Banjar Nahor
Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Retardasi Mental (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Pky)
Tindak pidana persetubuhan merupakan isu serius yang menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban, terutama individu dengan retardasi mental. Keterbatasan kognitif dan sosial membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan seksual, karena kemampuan merek
- Cosine 0,903
Tahun 2026 · Penulis: Nur Himamah
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembakaran Oleh Pelaku Psikotik Non Organik (Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kdi)
Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Oleh Pelaku Psikotik Non Organik (Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kdi): Nur Himamah, 220710101403; 61 halaman : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Permasalahan dalam pen
- Cosine 0,890
Tahun 2025 · Penulis: Nadhif Nur Rahmansyah
Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah.)
Hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana dalam KUHP, yang meskipun tidak secara tegas mendefinisikan istilah "tindak pidana," namun dapat dipahami sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dan dapat dikenai sanksi