Kebijakan Formulasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Mucikari terhadap Istri (Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg.)
Tahun 2026 · Penulis: Ayunda Aliffieca Syahfitri
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg yang mengadili perkara mucikari dengan terdakwa adalah suami dan korban adalah istri. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 296 KUHP meskipun Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah Putusan Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, serta menganalisis pengaturan tindak pidana mucikari dalam berbagai hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur Pasal 296 KUHP, Pasal 2 dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), ketentuan Pasal 13 serta pemberatan pidana Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Fakta Persidangan menunjukan adanya eksploitasi seksual secara berulang, keuntungan ekonomi bagi terdakwa, serta posisi rentan korban sebagai istri. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai unsur-unsur yang mendekati fakta dalam persidangan adalah Pasal 296 KUHP sebagai lex generali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya perkara ini lebih tepat menggunakan Pasal 13 UU TPKS dan diperkuat lagi dengan adanya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU TPKS karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Namun, ketentuan ini tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan penerapan asas lex specialis derogate legi generali secara optimal.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,904
Tahun 2026 · Penulis: Fadhel Muhammad Haidar Wahyudi
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2025/PT Mdn)
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penegakan hukum secara konsisten melalui penerapan ketentuan pidana dan hukum acara pidana. Dalam praktik peradilan, perbedaan pertimbangan hakim pada tingk
- Cosine 0,860
Tahun 2024 · Penulis: Chintya Dwi Lestari
Pertimbangan Hakim pada Kasus Human Trafficking bagi Pekerja Migran di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)
Kasus Tindak Pidana Perdaganga Orang (TPPO) pada saat ini masih sering terjadi, berdasarkan data SIMFONI PPA bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 1.581 korban TPPO dan sebanyak 98% korban TPPO terjadi kepada pekerja migran. Hal ini dapat dilihat pada kas
- Cosine 0,859
Tahun 2026 · Penulis: M.Nafi' Maula Abdulloh
Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/Pt.Btn)
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam kitab undang undang hukum pidana, yang mengatur secara rinci tentang jenis hukuman yang diberlakukan Indonesia adalah neg ara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1