Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian
Tahun 2025 · Penulis: Teguh Priyo Ganda Sembiring
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Fokus penelitian ini adalah permasalahan hukum pasca perceraian, khususnya ketika ayah tidak menjalankan perannya sehingga ibu harus mengambil alih tanggung jawab keluarga. Hal ini menimbulkan konflik hukum karena hak dan kewajiban ayah sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak terpenuhi. Ibu dari empat anak tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar mantan suaminya bertanggung jawab memberi nafkah. Pengadilan Agama melalui Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr memutus secara verstek, menyatakan ayah bersalah dan wajib menanggung sebagian permohonan nafkah. dan dalam peraturan yang ada jika pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan putus secara verstek lalu tidak menerima putusan tersebut maka dapat mengajukan permohona verzet sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam putusan tersebut. Selain itu dapat diperhatikan bahwa permohonan yang diajukan oleh ibu tersebut hanya diterima sebagian oleh majelis hakim dalam hal ini harus diketahui apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau adanya pertimbangan lain yang membuat majelis hakim hanya menerima sebagian saja dan bagaimana akibat hukum dengan dikeluarkannya putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr terhadap para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Objek utama kajian adalah Putusan Pengadilan Agama yang telah dipilih sebagai contoh konkret dari permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum sebagai pendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui (1) Apakah Ayah/tergugat yang tidak dapat hadir dalam persidangan masih memiliki hak jawab terhadap putusan verstek yang dikeluarkan majelis hakim, (2) Apakah Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhadap 4 Anak dan nafkah Madliyah dan (3) Apa akibat hukum keluarnya putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr bagi para pihak.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,848
Tahun 2025 · Penulis: Hulailah Usman
Sengketa Hak Asuh Anak Antara Bapak Sah dengan Orang Tua dari Pihak Ibu (Studi Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN.Amr)
Fokus utama penelitian ini adalah pada permasalahan hukum yang muncul dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang diakibatkan oleh meninggalnya ibu kandung. Kasus yang dikaji adalah ketika terjadi perebutan hak asuh antara bapak sah dengan orang tua dar
- Cosine 0,839
Tahun 2017 · Penulis: Fikriyah Nurdiana Zulva
Pembatalan Perkawinan Karena Dilaksanakan Oleh Wali yang tidak Berhak (Analisis Terhadap Putusan No.1322/pdt.g/2012/pa.plg)
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak. Kasus tersebut bermula dengan adanya pernikahan antara Muhamad Riza Vahlevi bin M. Ridwan (Termohon I) dan Fitri binti Ab
- Cosine 0,809
Tahun 2018 · Penulis: Safril Novaluardi
Putusan Bebas Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul Perkawinan Putusan Nomor (43/ Pid.B/ 2015/.PN.Njk
Dalam konteks hukum pidana, Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia,karena perkawinan adalah usaha setiap manusia dalam kehidupan ini, perkawinan yang ideal yaitu antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan dengan mengga