Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan yang Mengakibatkan Pasien Luka Berat (Kasus Amputasi Tangan Balita sebagai Akibat Tindakan Pemasangan Infus)
Tahun 2026 · Penulis: Syafira Meylanie Putri Triana
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10003
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Lahirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan dalam pengaturan pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satunya pembaruan dalam sistem perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis agar tercipta keseimbangan antara profesionalisme pelayanan kesehatan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa medis yang timbul akibat kealpaan. Meskipun demikian, kehadiran regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu ketika dihadapkan persoalan pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan dapat atau tidaknya Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan diterapkan pada kasus tersebut serta tanggung jawab puskesmas dan rumah sakit menurut hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah dapat diterapkannya Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan terhadap kasus amputasi tangan sebagai akibat pemasangan infus karena keseluruhan fakta kasus menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kealpaan medis dengan akibat luka berat yang dialami pasien. Adapun terkait pertanggungjawaban pidana, ketiga fasilitas pelayanan kesehatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dibebankan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terbukti melakukan kealpaan dalam pelayanan medis terhadap pasien
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,803
Tahun 2026 · Penulis: Aisyah
Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Penolakan Pasien Gawat Darurat yang Mengakibatkan Kematian
Kasus penolakan pasien gawat darurat masih kerap kali terjadi di rumah sakit. Alasan penolakan pasien gawat darurat yaitu penuhnya ruang pelayanan, tidak terdaftarnya pasien di lembaga jaminan kesehatan, dan bukan termasuk pasien dalam keadaan gawat darurat. P
- Cosine 0,781
Tahun 2024 · Penulis: Melly Yunandita Emaniar
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Malpraktek pada Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Malpraktek Pada Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi; Melly Yunandita Emaniar, 200710101335; 2024; 62 Halaman, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Kasus malpraktek ini merupakan salah satu proses penanganan kasus (
- Cosine 0,776
Tahun 2026 · Penulis: Sasabila Ramadhani Putri Adelia
Perlindungan Konsumen Layanan Kesehatan pada Kasus Malpraktik Medis Terhadap Balita di Nusa Tenggara Barat
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memenuhi asas keselamatan, keamanan, dan k