Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Klaim Menyesatkan pada Label Kosmetik: Studi Kasus Daviena Skincare
Tahun 2026 · Penulis: Angelia Natasya Septalima
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10189
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pesatnya perkembangan industri kosmetik di Indonesia mendorong pelaku usaha untuk menggunakan berbagai klaim pada label produk sebagai sarana penyampaian informasi kepada konsumen. Informasi tersebut harus disampaikan secara benar, jelas, dan jujur karena menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan penggunaan produk. Permasalahan muncul ketika informasi pada label tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk klaim menyesatkan pada label kosmetik Daviena Skincare berdasarkan hukum positif di Indonesia serta menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas klaim tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara klaim kandungan Actosome Retinol 2% yang dicantumkan pada label produk Daviena Skincare dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan kandungan jauh lebih rendah. Kondisi tersebut memenuhi unsur klaim menyesatkan karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen serta dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,824
Tahun 2025 · Penulis: Alisa Dwi Irmayanti
Perlindungan Konsumen terhadap Kebenaran Informasi yang Diberikan Oleh PT. Shella Saukia Abadi pada Produk Shella Saukia Skin (SSSKIN) Retinol Serum
Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun perkembangannya sering kali disebabkan oleh penyampaian informasi produk yang tidak akurat atau berputar. Kasus ketidaksesuaian klaim kandungan retinol 1% pada produk SSSKIN Retinol Se
- Cosine 0,757
Tahun 2018 · Penulis: Dwi Yulian
Tanggung Jawab Badan Pom (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) Terhadap Peredaran Pomade yang Dibuat Tanpa Adanya Izin dan Merek yang Terdaftar
Minyak rambut muncul dengan berbagai jenis dan bentuk. Terlebih dahulu digunakan dikalangan para bangsawan, minyak rambut menjadi hal yang penting dalam menunjang kesuksesan dalam berpenampilan. Jenis minyak rambut yang muncul adalah gel,krim,tonik,spray, dan
- Cosine 0,746
Tahun 2025 · Penulis: Tiko Lina Malini
Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Produk Skincare Etiket Biru Secara Bebas
Pelanggaran terhadap regulasi peredaran produk kosmetik, terutama skincare, dapat menyebabkan risiko kesehatan serius seperti iritasi, alergi, dan kerusakan organ akibat bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk me