Hubungan Sikap Norma Gender dan Otonomi Pengambilan Keputusan dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Perempuan yang Melakukan Perkawinan Anak
Tahun 2026 · Penulis: Ariel Clarista Azalia
Faculty of Public Health, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10359
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung memiliki kerentanan dalam hal kesehatan reproduksi, termasuk rendahnya penggunaan kontrasepsi. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku penggunaan kontrasepsi adalah sikap terhadap norma gender dan tingkat otonomi pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Norma gender yang setara (gender equitable) dapat mencerminkan pandangan yang mendukung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, sementara otonomi pengambilan keputusan yang tinggi menunjukkan kemampuan perempuan dalam menentukan keputusan reproduksi tanpa dominasi pihak lain. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji hubungan antara sikap norma gender dan otonomi pengambilan keputusan dengan penggunaan kontrasepsi pada perempuan yang melakukan perkawinan anak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada 87 responden perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun dan tercatat di KUA Kecamatan Silo. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner yang mencakup variabel sosiodemografi, sikap norma gender (menggunakan Gender Equitable Men Scale), otonomi pengambilan keputusan (menggunakan Reproductive Autonomy Scale), dan penggunaan kontrasepsi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap norma gender dalam kategori equitable sebesar 75,9%. Kondisi tersebut menggambarkan kecenderungan pandangan yang lebih setara terhadap peran laki - laki dan perempuan dalam rumah tangga. Pengaruh norma patriarkal masih ditemukan pada beberapa aspek, khususnya dalam pengambilan keputusan seksual dan reproduksi. Sebagian besar responden juga memiliki tingkat otonomi pengambilan keputusan dalam kategori tinggi sebesar 50,6%, terutama dalam keputusan terkait penggunaan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi tercatat pada 75,9% responden dengan metode suntik sebagai pilihan terbanyak sebesar 62,1%. Dominasi metode suntik menunjukkan preferensi terhadap metode jangka pendek yang dianggap praktis, mudah diakses, dan tidak memerlukan keterlibatan pasangan secara intensif. Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara otonomi pengambilan keputusan dengan penggunaan kontrasepsi (p = 0,001). Responden dengan tingkat otonomi yang lebih rendah memiliki kecenderungan lebih besar untuk tidak menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan responden yang memiliki otonomi tinggi. Temuan tersebut menegaskan pentingnya peran otonomi perempuan dalam menentukan perilaku kesehatan reproduksi, khususnya pada konteks perkawinan anak. Sikap norma gender tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan penggunaan kontrasepsi (p = 0,092). Kesimpulan penelitian ini adalah otonomi pengambilan keputusan yang tinggi berhubungan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi pada perempuan yang menikah usia anak, sedangkan sikap norma gender yang setara belum terbukti memengaruhi perilaku penggunaan kontrasepsi secara langsung. Oleh karena itu, disarankan agar instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pengadilan Agama Kabupaten Jember memperkuat program dispensasi perkawinan serta meningkatkan edukasi pra-nikah pada pasangan yang mengajukan dispensasi.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,839
Tahun 2026 · Penulis: Faradiba Erza Syafira
Analisis Peran Gender dan Efikasi Diri Perempuan Pada Perkawinan Anak Terhadap Kejadian Intimate Partner Violence
Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember yang memiliki angka dispensasi kawin tinggi. Perempuan yang menikah pada usia anak rentan mengalami berbagai dampak negatif, salah satunya Int
- Cosine 0,804
Tahun 2024 · Penulis: Neneng Elviana
Gambaran Fungsi Afektif dan Fungsi Sosialisasi pada Pasangan Pernikahan Dini di Daerah Pertanian Kabupaten Jember
Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwasannya batas minimal usia pernikahan pria maupun wanita adalah 19 tahun. Usia yang masih remaja dianggap belum siap secara fisik maupun psikologis dalam menjalani rumah tangga sehingga akan menimbulkan berbagai masala
- Cosine 0,765
Tahun 2006 · Penulis: Fairus Faiz
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Suami Tentang KB dengan Keikutsertaan Suami sebagai Akseptor KB di Perumahan Panji Laras Indah, Kelurahan Tegalbago, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap suami tentang keluarga berencana (KB) dengan keikutsertaan suami sebagai akseptor KB di Perumahan Panji Laras Indah, Kelurahan Tegalbago, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Keluarga bere