Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Hak Cipta Lagu Buatan Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual
Tahun 2026 · Penulis: Tuturi Rayi Ugi Hayati
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10658
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam industri musik telah melahirkan persoalan hukum yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh pengaturan hak cipta yang berlaku di Indonesia. Pemanfaatan teknologi pemalsuan digital yang berbasis kecerdasan buatan, terutama dalam bentuk peniruan suara dan perubahan lirik tanpa persetujuan pencipta, menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara tegas mengenai bentuk pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia, menentukan kualifikasi pelanggaran hak cipta yang timbul akibat praktik pemalsuan digital dan peniruan suara, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pencipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual yang berlandaskan teori perlindungan hukum Moch Isnaeni yang membedakan perlindungan yang lahir dari kesepakatan para pihak dan perlindungan yang diberikan negara melalui pembentukan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum maupun pencipta dalam sistem hukum positif Indonesia sehingga tanggung jawab hukum tetap berada pada manusia yang mengembangkan, mengoperasikan, atau memanfaatkan teknologi tersebut. Peniruan suara dan perubahan lirik tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 20 Undang Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, gugatan di Pengadilan Niaga, maupun proses pidana, namun belum adanya pengaturan khusus mengenai teknologi pemalsuan digital masih menjadi kendala dalam mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan perkembangan kecerdasan buatan, termasuk dengan mempertimbangkan pengaturan dalam ELVIS Act Tennessee sebagai bahan perbandingan, menjadi kebutuhan penting guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pencipta pada era digital.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,867
Tahun 2023 · Penulis: Andru Narindra Bintang Pradipta
Kekosongan Hukum Hak Cipta Produk Digital Artificial Intelligence di Indonesia
Kecerdasan intelektual yang merupakan kelebihan manusia diatas makhluk yang lain telah membuat manusia melompati banyak fase kehidupan. Intelektualitas yang dimiliki manusia melahirkan hal – hal baru yang belum pernah ada sebelumnya dengan tujuan untuk memudah
- Cosine 0,810
Tahun 2026 · Penulis: Afifah Ihda Rashartiani
Perbandingan Penerapan Prinsip Fair Use dalam Penciptaan Karya Lagu dan/atau Musik di Indonesia dan Malaysia
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting di era globalisasi karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan perkembangan teknologi. Salah satu ruang lingkup HKI adalah hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untu
- Cosine 0,793
Tahun 2024 · Penulis: Irene Dyah Ayu Pramiswari
Artificial Intelligence dalam Teori Subjek Hukum (Studi Perbandingan Afrika Selatan, Australia, dan Indonesia) sebagai Pihak dalam Permohonan Paten dan Hak Cipta
Artificial Intelligence adalah sistem komputer atau perangkat lunak yang meniru proses berpikir dan perilaku manusia dengan tujuan membantu dalam beberapa kasus menggantikan manusia dalam lingkungan bisnis dan sosial tertentu. Di negara Afrika Selatan dan Aust