Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berbasis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn dan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)
Tahun 2026 · Penulis: Zara Tazkiya Nafsi Anandhita
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11345
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Fenomena tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun berada dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional yang belum matang. Dalam praktik peradilan, persoalan yang penting dikaji tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan, tetapi juga bentuk kesengajaan yang melandasi perbuatan anak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn dan Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr yang sama-sama berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak. Berdasarkan fakta hukum dalam kedua putusan, perbuatan dilakukan secara sadar dan atas kehendak pelaku sehingga perlu dianalisis bentuk kesengajaan yang mendasarinya. Selain itu, mengingat UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penting untuk mengkaji apakah pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim telah selaras dengan tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masa depan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji bentuk kesengajaan anak pelaku serta kesesuaian pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam kedua putusan tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus ditunjang dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh anak pelaku dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn dan Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr merupakan dolus directus (kesengajaan sebagai maksud). Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya unsur willen (kehendak) dan wetens (pengetahuan), dimana para pelaku secara sadar menghendaki terjadinya persetubuhan serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn lebih mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena hakim mempertimbangkan aspek pembinaan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masa depan anak melalui pidana penjara yang relatif singkat disertai pelatihan kerja. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr, orientasi pembinaan dan perlindungan masa depan anak tidak diuraikan secara memadai sehingga penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum tercermin secara optimal dalam pertimbangan hakim. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan tidak hanya harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan masa depan anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor penting dalam menilai kesesuaian penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Saran penelitian ini ditujukan kepada hakim agar lebih komprehensif dalam menguraikan bentuk kesengajaan anak pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga pertimbangan hukum yang digunakan menjadi lebih jelas dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, hakim perlu lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menyeimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana dan tujuan pembinaan, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masa depan anak.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,874
Tahun 2018 · Penulis: Abdul Wafi
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)
Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak yang melanggar hukum seharusnya lebih cermat dan penuh ketelitian dalam mempertimbangkan putusannya disertai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan terhadap pelaku
- Cosine 0,853
Tahun 2026 · Penulis: Azzah Syafiqah Rana
Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg
Penelitian ini menganalisis penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual
- Cosine 0,846
Tahun 2026 · Penulis: Cindy Aprilia
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Pendidik Terhadap Muridnya (Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lmj
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Pendidik Terhadap Muridnya (Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lmj); Cindy Aprilia, 190710101030; 82 halaman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Anak sebagai genera