Dialektika Pengelolaan Anggaran: Partisipasi Perangkat Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa X Kabupaten Jember
Tahun 2026 · Penulis: Ahmad Faisal Mubarok
Faculty of Economic and Business, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11544
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pengelolaan keuangan desa idealnya dijalankan sesuai pembagian tugas formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, di mana Kepala Desa berperan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang berfokus pada fungsi kebijakan dan pengawasan, sementara pelaksanaan teknis dijalankan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan kepala desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa X, sebuah desa yang menunjukkan fenomena unik berupa keterlibatan kepala desa yang melampaui kewenangan formalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa dan perangkat desa terkait, observasi, serta dokumentasi, dengan keabsahan data diuji melalui kriteria trustworthiness (credibility, transferability, dependability, confirmability). Analisis dilakukan melalui perspektif dialektika (tesis, antitesis, sintesis), didukung Teori Stewardship dan teori norma prinsip anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal (tesis), pelaksanaan APBDes di Desa X telah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat desa. Namun demikian, ditemukan antitesis berupa dua bentuk keterlibatan kepala desa, yaitu penggunaan dana pribadi untuk mendanai kegiatan yang tidak teranggarkan, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan. Kedua bentuk keterlibatan ini terbukti tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun penyimpangan, melainkan diterima secara kolektif sebagai sintesis berupa budaya kerja bersama yang dilandasi rasa tanggung jawab sosial dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tegangan antara rasionalitas formal dan substantif dalam pengelolaan APBDes justru menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,830
Tahun 2024 · Penulis: Abdurrahman Wahid
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Desa Tembokrejo merupakan desa yang memiliki jumlah anggaran alokasi dana desa dari pemerintah
- Cosine 0,821
Tahun 2026 · Penulis: Inaraturrosidah
Proses Pembentukan Desa Inklusi (Studi Kasus di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso)
Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan baik secara sosial maupun ekonomi. Kondisi ini menuntut peran penting pemerintah, termasuk pemerintah desa untuk menginisiasi dan membentuk berbagai program, seperti program pemberdayaan atau program in
- Cosine 0,819
Tahun 2025 · Penulis: Kadek Cintiawati
Implementasi Kebijakan dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Membangun dari pinggiran adalah salah satu agenda presiden dan wakilpresiden yang terdapat pada Nawa Cita (Sembilan Agenda). Agenda membangundari pinggiran muncul pada urutan ketiga, yang berbunyi “ Membangun Indonesiadari pinggiran dengan memperkuat daerah-da