Kajian Hukum Ketentuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional
Tahun 2026 · Penulis: Nabila Camelia Maharani
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11620
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pidana kerja sosial merupakan pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, ketentuan Pasal 85 ayat (7) huruf c yang memungkinkan konversi pidana kerja sosial menjadi pidana denda atau pidana penjara menimbulkan persoalan normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pidana kerja sosial serta penerapan Pasal 85 ayat (7) huruf c dalam mencapai tujuan pemidanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme konversi tersebut berpotensi mengurangi tujuan rehabilitasi, menimbulkan ketidakadilan berdasarkan kemampuan ekonomi terpidana, serta mengurangi konsistensi sistem pemidanaan nasional. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu direformulasikan dengan mengutamakan pengulangan pidana kerja sosial dan menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium agar tetap selaras dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,811
Tahun 2026 · Penulis: Moh Naufal Yustafat
Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam KUHP Nasional
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Berbeda dengan KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, KUHP Nasional men
- Cosine 0,800
Tahun 2025 · Penulis: Albhimaka Hariwan Andriansyah
Pengubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Perkara No. 813/K/Pid.2023)
Pidana mati merupakan bentuk penjatuhan hukuman yang paling berat dalam sistem hukum pidana. Pidana mati dijatuhkan kepada seseorang atas tindak pidana tertentu yang tergolong sangat berat atau kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penulis tertarik mengk
- Cosine 0,797
Tahun 2026 · Penulis: Dwinda Sukma Wardani
Ketiadaan Pidana Kurungan dalam KUHP Baru: Tinjauan Kritis terhadap Implementasi Pemidanaan di Indonesia
Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru menandai pergeseran paradigma pemidanaan yang menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai ultimum remedium, antara lain melalui penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok. Kebijakan ini selaras dengan pendekatan ke